Padang Bulan, Kecamatan Singojuruh: Mengungkap Fenomena Bisnis Lendir yang Masih Marak

Hakim tunggal Imelda menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Firly Bahuri terkait penetapannya sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Ketua Umum Kontra'SM, "Tak ada alasan besok atau lusa tidak ditangkap dan tidak ditahan Firly Bahuri"

 

MEDIAGLOBENASIONAL.COM -Jakarta - Pada Selasa, 19 Desember 2023, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Firly Bahuri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan tersebut telah menimbulkan kontroversi dan mengundang kritik tajam dari Azam Khan, Ketua Kontra SM (Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat).

Dalam sebuah pernyataan yang menggugah perhatian publik, Azam Khan menyuarakan kekecewaan serta keprihatinannya atas penolakan praperadilan ini. Azam mengatakan, "Hakim PN Selatan menolak peradilan yang dilakukan oleh tim lawyernya Firly Bahuri. Tak ada alasan besok atau lusa tidak ditangkap dan tidak ditahan Firly Bahuri. Oleh sebab itu, supaya tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan tersebut."

Khan menyoroti perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem tersebut. Ia memberikan contoh kasus Yasin Limpo, yang setelah mengajukan praperadilan langsung ditangkap dan ditahan oleh KPK. Azam Khan dengan tegas menyatakan, "Ini kan ketimpangan kalau tidak sampai ditangkap dan ditahan Firly Bahuri. Sebab Yasin Limpo saat mengajukan berapa peradilan langsung tetap ditangkap dan ditahan oleh KPK."

Azam Khan juga menegaskan kerusakan dalam sistem penegakan hukum negara. Dalam kutipan yang disampaikan, ia mengatakan, "Nah, ini rusaknya sistem negara kita, kalau orang-orang yang besar tetap diberi waktu, diberi peluang tidak ditangkap dan ditahan. Saya kira Kapolri juga harus mengerti bahwa kasus ini sudah viral kemana-mana."

Kritik dan pernyataan Azam Khan ini mencerminkan keprihatinan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap ketidakadilan dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Masyarakat menuntut agar sistem hukum yang lebih adil dan setara diterapkan, tanpa dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, atau kepentingan politik seseorang.

Kontroversi penolakan praperadilan terhadap Firly Bahuri dan panggilan untuk kesetaraan dalam penegakan hukum semakin memperluas diskusi publik tentang kebutuhan akan reformasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua warga negara. (*)

Related Posts