Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia melalui Media Globe Nasional
Kolase Luhut Binsar Pandjaitan dan Azam Khan /foto
Jakarta, Media Globe Nasional - Pernyataan kontroversial Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menuai kecaman dan kehebohan di kalangan masyarakat setelah dia mengatakan bahwa mereka yang melakukan kritik yang buruk terhadap pemerintah dapat keluar dari Indonesia.
Salah satu orang yang angkat bicara terkait pernyataan tersebut adalah Azam Khan, seorang advokat dan Ketua Umum Kontra'SM atau Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Azam Khan mengkritik tajam pernyataan Luhut, menyatakan bahwa Luhut tidak memahami demokrasi yang benar dan cenderung melanggar hak-hak asasi rakyat.
Dalam wawancara eksklusif dengan Globe, Azam Khan mengutarakan kekecewaannya terhadap pernyataan Luhut. Ia menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan celah bagi masyarakat untuk memberikan kritik yang seimbang terhadap pemerintah dan negara. Menurutnya, ada empat prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan demokrasi yang benar.
"Pertama, memberikan kebebasan berpendapat dan berbicara kepada rakyat serta para akademisi sesuai dengan UU. Kedua, memastikan keadilan yang objektif. Ketiga, memberikan ruang bagi oposisi untuk menyampaikan pandangannya secara seimbang. Keempat, menjadikan kedaulatan tertinggi berada pada rakyat," tegas Azam Khan.
Azam juga menegaskan bahwa pernyataan Luhut adalah penghinaan terhadap rakyat Indonesia, para tokoh, para praktisi, dan praktisi hukum. Ia menganggap pernyataan tersebut sebagai kekurangan ajaran dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana seorang mantan jenderal dan menteri dapat berbicara secara seenaknya.
"Seorang mantan jenderal dan menteri, semestinya memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai demokrasi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Rakyat tidak boleh dilarang bicara atau mengkritik, karena hal ini diatur oleh UU dan UUD 1945," tandas Azam Khan.
Pernyataan Luhut juga menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pengamat politik. Mereka menyoroti pentingnya menghormati kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus diperjuangkan.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Luhut Panjaitan terkait pernyataan kontroversialnya. Namun, kecaman terhadap pernyataannya terus berkembang di media sosial dengan tagar #HormatiKritikRakyat.
Media Globe Nasional Ini merupakan media yang bergerak dalam hal Kontrol sosial, Baik pemerintah maupun swasta. Dan media ini juga sebagai wahana komunikasi masa
Posting Komentar