 |
| Penyalahgunaan Bantuan Sosial untuk Kepentingan Politik di Banyuwangi, Sebuah Penghinaan terhadap Masyarakat |
mediaglobenasional.com
Banyuwangi, Jawa Timur - Kasus penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik kembali terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut laporan, seorang Anggota Dewan dari salah satu partai politik di daerah tersebut telah memberikan bantuan berupa paving kepada warga.
Pemberian bantuan paving ini disertai dengan permintaan Ketua RT setempat agar warga memberikan suara kepada partai politik tempat Anggota Dewan tersebut berasal. Hal ini menimbulkan indikasi adanya motif politik di balik pemberian bantuan sosial tersebut.
Seorang pengamat politik sekaligus penasehat hukum, Azam Khan, menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik :
Azam Khan, Advokat
Azam menyatakan bahwa pemberian bantuan paving yang disertai permintaan suara kepada partai politik tertentu, jelas mengarah pada upaya mobilisasi pemilih demi kepentingan politik.
Azam menyindir bahwa praktik semacam ini merupakan bentuk transaksi politik yang tidak sehat dan dapat merusak integritas proses demokrasi.
Menanggapi kasus ini, seorang pengamat politik sekaligus penasehat hukum, Azam Khan, menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik. Menurutnya, pemberian bantuan paving yang disertai permintaan Ketua RT agar warga memberikan suara kepada partai politik tertentu, jelas mengarah pada upaya mobilisasi pemilih demi kepentingan politik.
"Ini adalah praktik yang sering terjadi, di mana bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek para politisi," ujar Azam.
Azam menyindir bahwa pemberian bantuan sosial yang disertai dengan permintaan dukungan suara, merupakan bentuk transaksi politik yang tidak sehat. Hal ini dapat merusak integritas proses demokrasi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat.
"Masyarakat harus sadar bahwa bantuan sosial tidak boleh dijadikan alat untuk meraih kekuasaan politik. Praktik semacam ini harus dihentikan demi mewujudkan demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat," tegas Azam, (16/05)
Lebih lanjut, Azam Khan menyoroti kemungkinan adanya peran kepala desa dan camat yang diam saja dengan alasan paving yang diberikan. Hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap masyarakat dan mencerminkan moral serta etika yang buruk dari pihak-pihak yang hanya berkepentingan pada kursi kekuasaan.
"Ini memalukan, moral bentuk seperti ini sangat sederhana, yaitu soal etika. Pertanyaannya, apakah pantas orang seperti ini menjadi pemimpin rakyat?" tegasnya.
Kasus ini menunjukkan praktik penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik yang merusak integritas demokrasi dan mencederai kepercayaan masyarakat. Diperlukan upaya serius untuk menghentikan praktik serupa demi mewujudkan demokrasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.(*)
Posting Komentar