 |
| Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengkonfirmasi tengah menyelidiki dugaan korupsi di PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Jumat (1/9/2023).(KOMPAS.com/Syakirun Ni'am) |
MEDIAGLOBENASIONAL.COM - Opini -Masih ingatkah kita dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang mengguncang Indonesia baru-baru ini? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi ini mencapai triliunan rupiah. Di tengah upaya bangsa ini untuk memberantas korupsi, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen dan keseriusan kita dalam menangani masalah korupsi yang terus menggerogoti birokrasi dan kepercayaan publik.
Pertanyaan besar yang harus kita tanyakan adalah, seberapa serius kah komitmen kita dalam memberantas korupsi ketika angka-angka menunjukkan kerugian negara yang begitu besar? Dalam kasus ini, KPK menemukan bahwa di DPRD Jatim terdapat sekitar 14.000 proyek pokir dengan nilai mencapai Rp 1 triliun hingga Rp 2 triliun. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan desa, selokan, dan proyek lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Namun, alih-alih digunakan untuk kepentingan rakyat, dana tersebut justru dipecah menjadi proyek dengan nilai di bawah Rp 200 juta untuk menghindari kewajiban proses lelang. Praktik manipulatif ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum kita. Lebih parah lagi, uang suap atau "ijon" sebesar 20 persen dari setiap proyek diminta oleh anggota DPRD, menunjukkan betapa sistemik dan terorganisirnya tindakan korupsi ini.
Pertanyaan lain yang muncul adalah, apakah tindakan kita dalam memberantas korupsi sudah cukup efektif? Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu harus menjadi prioritas. Hukuman yang berat dan menimbulkan efek jera adalah salah satu solusi untuk mencegah praktik korupsi serupa. Selain itu, pendidikan anti-korupsi harus diperkuat di semua lapisan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini.
Kita juga harus merenungkan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Transparansi informasi mengenai proyek-proyek yang didanai oleh dana hibah harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan setiap indikasi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua untuk segera melakukan reformasi birokrasi yang lebih mendalam. Kerugian triliunan rupiah yang terjadi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita dapat mencegah korupsi serupa di masa depan.
Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam melawan korupsi. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kita semua harus bercermin dan merenungkan realitas yang ada, agar ke depannya kita bisa hidup dalam sistem yang lebih adil dan transparan. (@fiq)
Posting Komentar