MEDIAGLOBENASIONAL.COM -Jakarta, 17 Juli 2024— Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengeluarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan memberikan tuntutan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam sebuah pidato yang penuh semangat, Sekjen TPUA, Azam Khan, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Salah satu poin utama yang diangkat adalah alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dengan nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah, proyek IKN dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat. "Andaikan dana tersebut diperuntukkan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur lainnya," tegas Sekjen TPUA. Ia juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur di berbagai daerah, seperti jembatan yang hampir putus, yang menghambat akses pendidikan bagi anak-anak sekolah.
Kritik terhadap kepemimpinan Jokowi juga dilontarkan dengan tajam. Sekjen TPUA menuduh Presiden Jokowi melakukan kebohongan dan tindakan-tindakan yang merusak sistem hukum, termasuk dugaan manipulasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. “Presiden Jokowi demi hukum akan lengser 20 Oktober 2024 seiring habisnya masa jabatannya. Namun, sejumlah kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang wajib dievaluasi,” ujarnya.
Seruan untuk evaluasi total kinerja pemerintahan Jokowi di semua bidang—hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan—mengemuka dalam pidato tersebut. Evaluasi ini bertujuan memberikan sanksi serta pertanggungjawaban agar Jokowi tidak begitu saja lengser dari jabatan tanpa memperbaiki masalah yang ada.
Kritik juga diarahkan pada dominasi oligarki dalam pemerintahan yang dianggap mengorbankan kepentingan rakyat banyak. "Jumlah oligarki ini hanya 2%, tapi bisa menguasai negeri. Ini sangat berbahaya bagi bangsa kita," kata Sekjen TPUA.
Tak luput dari sorotan adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, yang dikhawatirkan hanya akan memperpanjang kekuasaan Jokowi tanpa berpihak pada rakyat. "Kalau Dewan Pertimbangan Agung ini berpihak kepada kebutuhan rakyat dan negara, tidak masalah. Tapi kalau di bawah kekuasaan, ini akan menjadi jilid baru kekuasaan yang berbahaya," tegasnya.
Pidato ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan Jokowi dan menyerukan perubahan serta penegakan hukum dan keadilan yang lebih baik di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Harapan besar disematkan pada Prabowo untuk menata kembali negeri ini dengan lebih baik.
"Bangsa ini bukan sedang baik-baik saja, bangsa ini sedang sakit," tutup Sekjen TPUA dalam pidatonya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Posting Komentar