 |
| Menyongsong Akhir Jokowi: Tangkap dan Adili [Silaturahmi Tokoh Bangsa di Gedung Juang – Jakarta ] |
MEDIAGLOBENASIONAL.COM -Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024 - Silaturahmi Tokoh Bangsa digelar di Gedung Juang, Jakarta, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Acara yang diinisiasi oleh Badan Pekerja Petisi 100 ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional seperti Marwan Batubara, Mayjen Purn. Soenarko, Anthony Budiawan, M. Rizal Fadillah, dan Syafril Sjofyan. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah saat Azam Khan, pengacara dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal TPUA, diberi kesempatan untuk berbicara.
Dalam orasinya yang penuh semangat, Azam Khan langsung menyoroti perjalanan politik Jokowi, mulai dari masa jabatannya sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Indonesia selama 10 tahun di bawah naungan PDIP. Dengan nada tajam, Azam mengungkapkan bahwa PDIP, yang dulunya mengangkat Jokowi dari seorang ahli permebelan menjadi sosok nomor satu di negeri ini, kini justru dikhianati. "Bayangkan jika seorang ibu yang merawat anak angkatnya hingga dewasa, namun sertifikat rumahnya diambil alih. Bagaimana perasaan ibu itu? Sakit, bukan?" ungkapnya.
Azam juga menyinggung bagaimana PDIP diperlakukan oleh Jokowi, seakan hanya menjadi alat politik semata. "Jika PDIP saja bisa diperlakukan demikian, bagaimana nasib rakyat Indonesia yang terus-menerus dikibuli?" tanya Azam retoris.
Selain itu, Azam kembali mengingatkan publik tentang gugatannya bersama beberapa pengacara lain seperti Kurnia, Eggi, Arvid, dan Mas Juju, DHL Damai hari lubis, pada tahun 2019 terkait dugaan kebohongan penguasa. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang juga mencakup 66 kebohongan yang diduga dilakukan oleh DPR dan MPR. Namun, menurut Azam, Revisi Gugatan oleh pengadilan tidak di terima (NO) dan tidak memihak kepada rakyat. "Keputusan itu banci, tidak jelas! Kami tidak dipanggil, tahu-tahu ada pengumuman online. Dan lagi, saat kami menggugat soal ijazah palsu, dihadapkan dengan pengacara top seperti Profesor Otto Hasibuan, ternyata gugatan itu juga ditolak," lanjutnya.
Dalam penutupannya, Azam Khan menyampaikan pernyataan yang lebih tajam lagi. Ia mengajak hadirin membayangkan situasi upacara bendera 17 Agustus 2024 yang baru saja digelar di Istana Nusantara. "Coba bayangkan, yang duduk di VVIP adalah sembilan naga yang mengendalikan negeri ini. Para jenderal yang aktif dipantatin. Ini fakta, 282 juta jiwa rakyat Indonesia telah murni dibohongi," tandasnya.
Orasi Azam Khan ini semakin mempertegas sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya, sekaligus menggugah kesadaran publik akan pentingnya menuntut keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di akhir orasinya, Azam Khan juga menyoroti potensi Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar, yang menurutnya akan menjadi bencana politik besar. "Jokowi masih menjadi pengurus PDIP hingga detik ini, tanggal 20 Agustus 2024. Jika ia dipaksa oleh para petinggi Golkar untuk menjadi Ketua Umum, itu adalah pelanggaran etika politik yang parah. Lebih dari itu, Jokowi bahkan tidak pernah menjadi pengurus Golkar, apalagi selama lima tahun terakhir. Jika ini dipaksakan, apa yang bisa kita percayai dari politik semacam ini? Rakyat sudah hancur, dan kini mereka ingin menghargai orang yang menghancurkannya dengan menjadikannya Ketua Umum partai besar. Ini politik yang benar-benar rusak!" tandas Azam.
Dengan pernyataan ini, Azam Khan kembali menggugah kesadaran publik tentang betapa pentingnya keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kritiknya terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya semakin memperkuat narasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem politik di negeri ini. (*)
Posting Komentar