 |
| Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung |
GLOBE NASIONAL -JAKARTA -Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan kekecewaan dan kekagetan atas penggunaan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp76,6 triliun. Ia menilai, banyak anggaran yang tidak dikelola dengan baik dan transparan, bahkan terkesan mewah dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
Doli menyoroti penggunaan anggaran untuk apartemen bagi anggota KPU, penggunaan jet pribadi, dan pembuatan dua film untuk sosialisasi Pemilu 2024. "Ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya," ujar Doli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan BPIP pada Selasa (10/9/2024).
Doli mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, terutama terkait film yang dibuat KPU. "Saya bingung, siapa yang menonton dan kenapa terpikir untuk membuat film itu?" tanyanya.
Menanggapi pertanyaan Doli, Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, menjelaskan bahwa penggunaan jet pribadi merupakan bagian dari anggaran monitoring logistik tahun 2023 untuk pengecekan logistik. Soal apartemen, KPU berdalih untuk mobilitas Anggota KPU. Terkait film, KPU menegaskan bahwa pembuatan film bertujuan untuk sosialisasi pemilu kepada berbagai pihak.
Pernyataan KPU ini langsung menuai kritik di media sosial. Akun Twitter @NarasiNewsroom, yang mengunggah berita ini pada pukul 4:24 PM, 11 September 2024, mencatat berbagai komentar warganet yang mempertanyakan penggunaan anggaran yang terkesan berlebihan dan tidak efisien.
"Di KPUD malah bikin konser mini sosialisasi pemilu, yg ramein penyelenggara pemilu dan mungkin ada sebagian kecil masyarakat (kalaupun ada) Kalo buat sosialisasi ga efektif cara itu," tulis akun @Balink_Balink.
"Uang di KPU besar sekali termasuk KPUD yg menerima tambahan hibah dari Pemda setempat. Tp kita tdak tau uang yg begitu banyak ini digunakan kemana, klo gaji badan adhoc saya pikir hanya menghabiskan belasan persen dr total anggaran," tulis akun @HSingati.
Kritik ini menunjukkan bahwa masyarakat mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran Pemilu 2024. Mereka mempertanyakan apakah anggaran yang fantastis tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, atau justru hanya untuk memuaskan gaya hidup mewah para penyelenggara pemilu.
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan transparan oleh KPU. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, dan apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Rakyat perlu mengawasi penggunaan anggaran Pemilu 2024 dan menuntut transparansi dari KPU. Jangan biarkan uang rakyat dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Pemilu harus menjadi pesta demokrasi yang bersih dan bermartabat, bukan ajang pamer kekayaan dan gaya hidup mewah. [*]
Posting Komentar