 |
| KPK dan Kontroversi Gratifikasi: Polemik Penggunaan Private Jet Kaesang Pangarep |
Di media sosial, respons publik penuh dengan sindiran dan kritik. Seorang pengguna Twitter, @mhdarieff_, menulis, "Pantes dari awal nyengar nyengir, soalnya udh tau ga bakal jadi masalah," menggambarkan sinisme terhadap penegakan hukum yang dianggap “fleksibel” jika menyangkut keluarga pejabat negara.
Cuitan dari @criticast_ bahkan mempertanyakan apakah hukum di negeri ini masih bisa dipercaya: “kalo masih suka belok2in aturan hukum, jangan sok2an maen demokrasi2an deh.” Nada frustasi ini juga terlihat dalam komentar @adawiyahriwan, yang menyebut negara sebagai “dagelan” karena integritas penegakan hukum dianggap telah goyah, “Ya Allah tolonglah hamba-hamba ini para rakyat kecil.”
KPK sendiri menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan tidak ada bukti pelanggaran yang ditemukan. Namun, transparansi dari keputusan ini tampaknya belum cukup untuk meredakan kecurigaan publik yang menginginkan kejelasan lebih terkait dasar keputusan tersebut.
Kasus ini membawa kita pada refleksi mengenai seberapa jauh integritas dan transparansi lembaga hukum dalam menjaga independensi di tengah berbagai tekanan. Bagi sebagian publik, peristiwa ini menggambarkan lemahnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Meskipun KPK berpegang pada prosedur yang sahih, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan.
Mungkin, pada akhirnya, kasus ini bisa menjadi dorongan untuk perbaikan sistem hukum yang lebih terbuka dan berimbang. Namun untuk saat ini, suara kekecewaan di media sosial masih kuat, dan bagi masyarakat, kisah ini tidak lain hanyalah "dagelan gratifikasi" yang menjadi cerminan dari ketimpangan hukum di negeri ini. [|]
Posting Komentar