 |
| Ketua Harian, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (P2NOT), Zamrud Khan, |
GLOBE NASIONAL Sumenep, 6 Desember 2024 – Penangkapan BEI, oknum anggota DPRD Kabupaten Sumenep atas kepemilikan sabu-sabu, mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik. Zamrud Khan, Ketua Harian Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (P2NOT) Sumenep, memberikan pandangan kritis sekaligus solusi konkret dalam wawancara eksklusif bersama Arofiq, [ Pimred, Media Globe Nasional ].
“Kejahatan narkoba itu adalah extraordinary crime. Ketika seorang anggota DPRD terlibat, kita dihadapkan pada kenyataan pahit tentang lemahnya seleksi dan pengawasan terhadap pejabat publik,” ujar Zamrud Khan tegas.
Ia menyoroti fakta bahwa bebas narkoba adalah syarat mutlak bagi calon anggota DPRD, namun kasus ini menunjukkan adanya kelalaian yang serius. "Apakah partai politik benar-benar menjalankan proses seleksi dengan cermat, atau hanya sekadar formalitas? Kasus ini menjadi bukti bahwa kita membutuhkan perbaikan sistemik," tambahnya.
Zamrud Khan mendesak partai politik untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih kader mereka. “Partai politik harus selektif, tidak hanya mencari popularitas tetapi juga memastikan integritas calon. Ini berlaku tidak hanya untuk DPRD, tetapi juga pejabat publik lainnya seperti ASN,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar tes bebas narkoba dilakukan secara berkala, bukan hanya saat pendaftaran awal. “Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai tes hanya menjadi formalitas awal, sementara di tengah masa jabatan pengawasan itu menghilang,” tegasnya.
Zamrud menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. "Kasus ini adalah ujian bagi aparat penegak hukum. Jika penanganannya terlihat diskriminatif, kepercayaan publik akan semakin runtuh," ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial yang diakibatkan oleh kasus ini. “Ketika pejabat publik melanggar hukum, masyarakat tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada sistem. Ini berbahaya karena bisa memicu apatisme dan ketidakpedulian terhadap hukum,” jelas Zamrud.
Dalam wawancara tersebut, Zamrud menawarkan solusi strategis untuk mencegah kasus serupa. “Pertama, partai politik harus menjadikan integritas moral sebagai fondasi utama seleksi kader. Kedua, pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan terhadap semua pejabat, termasuk melalui tes narkoba berkala,” paparnya.
Ia juga menyerukan kerja sama lintas sektor antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga anti-narkoba untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Perang melawan narkoba adalah tugas bersama yang membutuhkan komitmen kolektif,” tambahnya.
Mengakhiri wawancara, Zamrud memberikan pesan reflektif. “Pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilese. Sementara masyarakat harus lebih kritis dan aktif mengawasi wakil mereka,” tutupnya.
Kasus BEI menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan narkoba tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga integritas dari semua pihak. Langkah tegas diperlukan untuk memastikan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik.
Catatan Redaksi: Artikel ini merangkum pandangan Zamrud Khan yang memberikan perspektif kritis dan solusi atas tantangan pemberantasan narkoba di kalangan pejabat publik, sekaligus menjadi refleksi untuk perbaikan sistem secara menyeluruh.
Editing : @rfq
Posting Komentar