 |
| Azam Khan, Sekjen TPUA |
“Keretakan yang Tak Terhindarkan”
Azam Khan tidak segan-segan menyebutkan bahwa PDIP kini sedang berada di titik puncak keretakan internal yang semakin dalam. "Ini bukan lagi sekadar rumor atau spekulasi. Dari dalam, akademisi hingga aktivis, mereka sudah mulai berbicara soal ini. PDIP seharusnya sejak awal berani mengambil langkah tegas, tapi yang terjadi justru kebimbangan," kata Azam dengan nada yang penuh keyakinan.
Menurutnya, ketegangan ini memuncak ketika Jokowi—yang sejak awal diakui sebagai tokoh utama—akhirnya dipaksa keluar dari PDIP. "Memecat Jokowi, meskipun terlambat, adalah langkah yang tidak bisa dihindari lagi. Sekarang PDIP seperti tidak memiliki kontrol atas dinamika internalnya. Prabowo dan Jokowi berkeliling mengelilingi Megawati, dan PDIP seakan hanya menjadi penonton. Sementara itu, rakyat dan kader partai semakin mempertanyakan sikap partai terhadap berbagai isu besar yang belum diselesaikan."
“Enam Isu Krusial yang PDIP Tak Bisa Abaikan”
Azam kemudian menyoroti enam isu yang, menurutnya, seharusnya menjadi perhatian utama bagi PDIP. Isu-isu ini, katanya, bukan hanya soal politisasi belaka, melainkan soal komitmen partai terhadap penegakan hukum yang sebenarnya.
Pertama, Azam kembali menyinggung soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang sudah dilaporkan oleh TPUA. "Ini adalah masalah yang tak bisa diabaikan. PDIP seharusnya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Jika mereka benar-benar mengedepankan hukum, mereka harus membantu untuk melengkapi data dan bukti yang diperlukan, bukan malah menghalangi penyelidikan," tegasnya.
Lalu, Azam juga menyinggung kasus Fufufafa yang melibatkan Gibran Rakabuming, anak Jokowi, yang menurutnya harus diungkap hingga ke akar-akarnya. "Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius PDIP. Apalagi Puan Maharani sekarang menjabat Ketua DPR. Sebagai partai yang mengusungnya, PDIP harus lebih berani untuk membuka tabir ketidakberesan yang selama ini terselubung," ujar Azam.
“IKN dan Pengelolaan Uang Negara: Terlalu Banyak yang Tidak Jelas”
Berbicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN), Azam mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam. "Proyek IKN ini sudah menghabiskan anggaran APBN yang fantastis, hampir 90 triliun rupiah. Tapi sampai sekarang, kita belum melihat hasil yang signifikan. PDIP seharusnya memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut. Jika proyek ini gagal atau terbengkalai, siapa yang akan bertanggung jawab?" tandas Azam.
Selain itu, Azam juga mengkritik proyek pembangunan kereta cepat Borneo yang menurutnya semakin membingungkan. "Boro-boro ada kemajuan, proyek ini malah tampak seperti janji yang terus menggantung. Proyek-proyek besar lain di bawah pemerintahan Jokowi juga mengalami kemunduran yang sama. Di mana uang rakyat yang sudah digelontorkan itu?" tanyanya dengan nada penuh kekecewaan.
“Korupsi di Tanah Rempang dan KM 50: Waktu untuk Mengusut”
Azam kemudian beralih ke dua kasus yang ia anggap krusial: penggusuran tanah di Rempang dan pembunuhan anggota FPI di KM 50. "Penggusuran di Rempang hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus tanah yang bermasalah. Berapa banyak tanah rakyat yang diambil paksa, sementara pembangunan yang dijanjikan tak kunjung terjadi? Kita harus bertanya, ke mana larinya semua dana itu?" ujarnya.
Terkait dengan kasus KM 50, Azam tidak ragu untuk menilai bahwa pembunuhan terhadap anggota FPI itu adalah sebuah tragedi yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. "Kasus KM 50 adalah kasus pembunuhan sadis yang belum diusut tuntas. Jangan hanya dibiarkan menjadi kenangan suram. Ini harus dibongkar, dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili," tegasnya.
“Mengusut Keluarga Jokowi: Pertanyaan Tentang KKN yang Tak Terjawab”
Salah satu poin yang paling menohok adalah isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan keluarga Jokowi. "PDIP seharusnya lebih berani dalam menangani isu ini. UU No. 28 Tahun 1999 sudah memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengusut dugaan KKN. TPUA sudah melaporkan ini ke Mabes Polri, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang jelas. Ini adalah masalah besar, dan PDIP tidak bisa membiarkannya begitu saja," Azam menegaskan dengan tegas.
“Prabowo dan Janji Hukum: Bukti atau Hanya Omongan?”
Wawancara ini ditutup dengan sebuah pertanyaan kritis dari Azam: "Prabowo bilang bahwa hukum harus didahulukan, hukum adalah panglima tertinggi. Tapi sampai sekarang, apakah itu hanya omongan belaka, ataukah PDIP benar-benar akan membuktikan bahwa mereka konsisten dalam menjalankan prinsip tersebut?" kata Azam, yang dengan lugas mempertanyakan komitmen partai terhadap keadilan dan hukum.
Azam mengakhiri wawancara dengan sebuah kalimat yang penuh makna: "Jika PDIP ingin kembali ke jalur yang benar, mereka harus membuktikan itu dengan tindakan nyata. Jangan hanya berbicara, tapi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka berdiri di atas kebenaran."
Wawancara ini memberi kita gambaran yang jelas tentang bagaimana Azam Khan melihat situasi politik saat ini. Baginya, PDIP harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menyelesaikan berbagai masalah besar yang telah berlarut-larut, dan bukan hanya berfokus pada kepentingan politik sesaat. Jika tidak, keretakan ini akan semakin melebar dan menghancurkan fondasi yang sudah dibangun sejak lama.
Oleh: redaksi mediaglobenasional.com
Posting Komentar