Azam Khan: "Jokowi Harus Gugat OCCRP Jika Ingin Tegakkan Harga Diri Bangsa"

GLOBE NASIONAL - Jakarta, 21 Januari 2025 – Polemik yang muncul setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi namanya yang masuk dalam daftar finalis "Person of the Year 2024" untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), memicu reaksi tajam dari berbagai pihak. Laporan yang menyebutkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia, tak hanya menyerang citra pribadi, tetapi juga mengguncang moralitas kepemimpinan dan harga diri bangsa Indonesia.

Azam Khan, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), menyampaikan sikapnya dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 21 Januari 2025, di depan Gedung KPK, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Menurut Azam, tanggapan Jokowi yang menantang untuk membuktikan tuduhan tersebut adalah langkah yang perlu didukung dengan langkah hukum yang konkret.

"Jika laporan OCCRP ini hanya fitnah, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah hukum. Tidak cukup hanya mengatakan 'buktikan' atau diam, kita harus melihat tindakan nyata untuk membersihkan nama beliau dan bangsa Indonesia dari tuduhan yang merusak ini. Ini bukan hanya soal nama pribadi, tetapi juga soal martabat bangsa di mata dunia," ujar Azam dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa langkah hukum ini penting untuk memberi kejelasan dan kepastian kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional. "Laporkan OCCRP ke jalur hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar publik tahu apakah laporan ini berdasarkan bukti yang sah atau sekadar tudingan tanpa dasar," imbuhnya.

Azam juga mengkritik sikap diam Jokowi yang dinilai bisa membahayakan citra Indonesia. "Jika Presiden Jokowi memilih diam, itu justru berisiko. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, dan fitnah ini bisa dianggap kebenaran. Jangan biarkan nama bangsa ini terus dicemarkan di panggung global," kata Azam, yang tetap berdiri teguh meski dikelilingi oleh barisan aparat.

Lebih lanjut, Azam menegaskan bahwa TPUA dan rakyat Indonesia siap mendukung jika Jokowi benar-benar berniat menggugat. "Jika beliau membutuhkan dukungan, kami siap membantu untuk mengklarifikasi apa maksud dari laporan OCCRP ini. Namun, inisiatif harus datang dari beliau sendiri. Ini adalah tugas moral seorang pemimpin untuk membela harga diri bangsa, bukan hanya rakyat yang harus maju untuk melaporkan OCCRP," ujarnya.

Meski Jokowi telah menanggapi laporan ini dengan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan, publik masih menantikan apakah langkah hukum akan diambil untuk membantah tudingan tersebut.

Azam Khan menutup komentarnya dengan sebuah pernyataan reflektif: "Seorang pemimpin bijak tahu kapan harus melawan demi keadilan dan kapan harus diam untuk menjaga kehormatan. Tetapi kali ini, diam bukanlah emas, melainkan bayangan gelap yang bisa merusak citra bangsa."

Kini, semua mata tertuju pada Jokowi. Akankah ia memilih menggugat OCCRP, atau membiarkan badai ini berlalu begitu saja? Waktu yang akan menjawab. [*]