Profil Azam Khan, Advokat yang Sebut ‘Hanya Monyet’ soal IKN Rupanya Pernah Laporkan Jokowi

Azam Khan: Advokat Kritis yang Berani Bersuara, dari IKN hingga Laporan ke KPK

GLOBE NASIONAL -JAKARTA -Azam Khan adalah seorang advokat yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Namanya mencuat dalam berbagai kontroversi, terutama terkait kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sikap kritis dan keberaniannya berbicara lantang membuatnya menjadi sorotan publik, baik sebagai pembela keadilan maupun sebagai sosok yang kerap berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Diperiksa Bareskrim Polri atas Pernyataan Kontroversial

Azam Khan menjadi perbincangan hangat setelah diperiksa oleh Bareskrim Polri karena pernyataannya yang diduga menghina Kalimantan. Ia dikaitkan dengan polemik yang sebelumnya menyeret aktivis Edy Mulyadi, yang sempat menyebut Kalimantan sebagai "tempat jin buang anak."

Azam sendiri dalam kritiknya terhadap proyek IKN menggunakan frasa "hanya monyet", yang kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap Kalimantan. Pernyataannya ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan berujung pada pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Namun, Azam Khan menjelaskan bahwa pernyataan kontroversialnya yang menyebut "hanya monyet" terkait proyek IKN bukanlah untuk menghina orang Kalimantan, melainkan sebagai analogi terhadap buruknya perencanaan dan pengelolaan IKN saat itu. Meskipun pernyataannya memicu reaksi keras dan menyebabkan pemeriksaan oleh Mabes Polri, Azam tidak terbukti bersalah atas tuduhan penghinaan. Dua tahun setelahnya, Azam merasa kritikannya semakin relevan dengan kondisi IKN yang terus berlanjut dengan banyak kontroversi, yang menurutnya membuktikan bahwa pernyataannya waktu itu memiliki dasar yang kuat.

Dalam wawancara dengan media Globe Nasional pada Selasa (11/2/2025), Azam menegaskan bahwa kritiknya terhadap IKN kini terbukti. "Saya yang dua tahun lalu mengatakan 'hanya monyet', sekarang terbukti benar. IKN yang menghabiskan anggaran negara Rp 90 triliun itu sekarang mangkrak, dan Presiden Prabowo memblokir seluruh pembiayaannya," ujar Azam.

Isu pembekuan anggaran proyek IKN memang tengah ramai diperbincangkan. Desas-desus yang beredar di media sosial menyebut bahwa proyek ambisius tersebut bakal terbengkalai karena tidak ada dana. Bahkan, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membatalkan mega proyek senilai puluhan triliun rupiah itu. Jika benar, hal ini menjadi bukti bahwa kritik-kritik terhadap proyek IKN, termasuk yang disampaikan Azam Khan sejak awal, tidaklah tanpa dasar.

Pelapor Jokowi ke KPK

Selain mengkritik proyek IKN, Azam Khan juga dikenal sebagai salah satu pihak yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. TPUA, yang ia pimpin sebagai Sekjen, mengajukan laporan terkait dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Jokowi berdasarkan temuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Laporan ini menuding Jokowi sebagai salah satu tokoh yang diduga terlibat dalam skandal korupsi berskala besar.

Dalam keterangannya di Gedung KPK, Jumat (10/1), Azam Khan menegaskan bahwa laporan tersebut diajukan agar KPK menindaklanjuti temuan OCCRP. "Tujuan kita ke sini untuk membuat pengaduan atau Dumas soal yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan kepada mantan presiden ke-7 kita," ungkapnya.

Laporan TPUA ini mencakup dugaan tiga jenis korupsi yang dilakukan Jokowi, yakni:

Documentary corruption – terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.
Authority corruption – terkait campur tangan Jokowi dalam proses politik, termasuk peranannya dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Financial corruption – dugaan korupsi finansial yang melibatkan proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan BSD.

Azam Khan dan TPUA menyerahkan berkas kepada KPK sebagai bahan telaah lebih lanjut, berharap agar lembaga antirasuah tersebut segera memanggil Jokowi untuk diperiksa.

Sosok yang Tak Takut Berhadapan dengan Penguasa

Sepanjang kariernya, Azam Khan dikenal sebagai advokat yang tak segan-segan menantang kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak berpihak kepada rakyat. Sikapnya yang kritis terhadap penguasa sering kali membawanya ke pusaran kontroversi, tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang dihormati di kalangan aktivis dan kelompok yang mengusung keadilan sosial.

Bagi para pendukungnya, Azam Khan adalah simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap otoriter. Namun, bagi pihak yang berseberangan, ia kerap dianggap sebagai provokator yang gemar mencari perhatian.

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti: Azam Khan adalah sosok advokat yang suaranya sulit dibungkam.