Dalam pernyataannya, Azam menilai bahwa rencana Presiden Prabowo tersebut justru bisa menjadi blunder besar di mata hukum internasional dan diplomasi global.
“Kita tahu betul, Amerika Serikat dan Israel secara terang-terangan tengah mendorong relokasi warga Gaza demi kepentingan penjajahan wilayah. Jika Indonesia ikut menampung atas nama kemanusiaan tanpa landasan hukum internasional yang kuat, maka kita bisa dianggap sebagai bagian dari skenario besar itu,” tegas Azam kepada Media Globe Nasional, Minggu (13/4).
Azam juga mengingatkan bahwa sejumlah negara besar seperti Prancis, Turki, hingga Mesir pun telah menolak upaya relokasi ini. Ia menyebut, tindakan semacam itu bukan hanya tidak solutif, tetapi juga bisa menjadi pembenaran diam-diam atas agresi Israel terhadap Palestina.
“Relokasi adalah bentuk pelepasan hak atas tanah. Palestina tidak butuh dilenyapkan dari tanahnya, yang mereka butuhkan adalah perlindungan dan pembelaan. Jangan sampai niat baik kemanusiaan dijadikan pintu masuk untuk proyek besar zionisme,” jelasnya lagi.
Azam juga mempertanyakan di mana posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini tegas terhadap kemerdekaan Palestina.
“Presiden Prabowo harusnya tahu, kita ini punya sejarah panjang mendukung Palestina. Kalau sampai rencana ini dieksekusi, maka sejarah itu bisa luntur. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi soal keberpihakan dan kedaulatan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Azam menyarankan agar pemerintah fokus memberikan bantuan di jalur diplomatik, medis, dan logistik secara langsung di wilayah Palestina, bukan dengan menarik warganya ke Indonesia.
“Bangun rumah sakit di Gaza, kirim relawan, kirim makanan, kirim obat-obatan—itu lebih mulia. Tapi jangan pindahkan rakyat mereka ke negeri kita, karena itu sama saja menyerahkan tanah Gaza ke penjajah,” pungkas Azam.
Posting Komentar