Azam Khan: Reformasi Polri Harus Restu Presiden, Ada Dugaan Kapolri Gali Kuburnya Sendiri

Kapolri Listyo Sigit Ditegur, Azam Khan: Reformasi Harus Restu Presiden, Bukan Manuver Pribadi

MEDIA GLOBE NASIONAL -Jakarta — Advokat nasional Azam Khan menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 sebagai blunder besar yang mencoreng institusi kepolisian.

Menurut Azam, pembentukan tim yang melibatkan 52 jenderal itu tidak memiliki legitimasi politik maupun konstitusional. Ia menegaskan, reformasi Polri hanya sah jika mendapat restu Presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi hukum nasional.

“Bagaimana mungkin sebuah lembaga mereformasi dirinya sendiri tanpa melibatkan pihak independen? Itu hanya akan menghasilkan reformasi kosmetik, bukan perubahan sistemik,” tegas Azam Khan di Jakarta, senin (29/9/2025).

Azam mendukung penuh sikap Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas membatalkan tim reformasi internal tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden adalah bentuk kemarahan sekaligus peringatan keras bagi Kapolri.

“Ini logika sederhana. Presiden merasa dicoreng. Ketika Kapolri nekat membentuk tim dengan melibatkan 52 jenderal, itu sama saja sedang menggali kuburnya sendiri,” ujar Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) itu.

Ia menambahkan, pembatalan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi sudah mencoreng wibawa Polri di mata publik. “Reformasi sejati harus melibatkan advokat, akademisi, praktisi hukum, hingga tokoh masyarakat yang kredibel. Kalau hanya orang dalam Polri sendiri, itu ibarat bercermin pada bayangan sendiri,” jelasnya.

Lebih jauh, Azam juga menyoroti masa jabatan Kapolri Listyo Sigit yang dinilai terlalu panjang. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi melanggengkan status quo dan menghambat perubahan mendasar.

“Sudah saatnya Kapolri Listyo Sigit diganti. Presiden harus mengambil alih penuh arah reformasi Polri agar kepercayaan publik bisa dipulihkan,” tegasnya.

Azam menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya ketegasan Presiden. “Tanpa intervensi eksekutif yang sah dan berani, Polri akan terus kehilangan legitimasi di mata rakyat.”