LAPORAN UTAMA: Desa-Desa yang Tercekik di Kaki Raung

Browsing Gogle , Catatan Redaksi: Gambar ini, berita investigasi Anda dengan caption: "Ironi di Balik Megahnya Gedung Koperasi: Saat Dana Desa Diamputasi Demi Proyek Rp 34 Triliun."

MEDIA GLOBE NASIONAL BANYUWANGI – Wajah otonomi desa di pada tahun 2026 tampak pucat pasi. Di , yang biasanya riuh dengan alat berat untuk pengerasan jalan atau pembangunan irigasi, kini sunyi. Bukan karena pembangunan telah usai, melainkan karena kantong kas desa telah dikosongkan oleh kebijakan pusat yang memaksa.

Penelusuran tim kami mengungkap angka yang mengejutkan: (DD) yang dikucurkan pusat untuk 189 desa di Banyuwangi tahun ini hanya tersisa di angka Rp68,8 miliar. Sebagian besar anggaran pembangunan fisik dipangkas hingga 64 persen. Alih-alih digunakan untuk aspal jalan, uang rakyat desa itu "dibelokkan" secara masif ke sebuah entitas baru: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mahalnya Harga "Merah Putih"

Berdasarkan regulasi terbaru, setiap desa diwajibkan menyetor sekitar 58,03 persen Dana Desa mereka untuk modal dan operasional KDKMP. Angka ini adalah "angka sakti" yang mengunci gerak kepala desa.

"Kami hanya jadi penonton di rumah sendiri," ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Sempu yang meminta identitasnya dirahasiakan. "Jalanan berlubang tidak bisa diperbaiki, tapi kami dipaksa membangun gedung koperasi seluas 1.000 meter persegi di atas tanah kas desa."

Instruksi pembangunan gedung ini pun tidak main-main. Di bawah pengawasan ketat personel militer dari Kodim 0825, setiap desa harus merelakan lahan suburnya berubah menjadi gudang logistik penyangga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gaji di Bawah Garis Layak

Ironi kian tajam saat melongok dapur para perangkat desa. Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp665 miliar dari pusat mengakibatkan Alokasi Dana Desa (ADD) ikut menyusut. Akibatnya, penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa di Banyuwangi terjun bebas.

Data di lapangan menunjukkan, banyak perangkat desa kini hanya menerima upah di kisaran Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan—angka yang jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). "Bagaimana kami bisa melayani warga dengan maksimal kalau untuk beli beras saja kami kesulitan?" keluh mereka.

Kontroversi Pick-up India

Di tengah "puasa" anggaran desa, sebuah proyek fantastis justru muncul ke permukaan. Untuk mendukung mobilitas KDKMP, pemerintah merencanakan pengadaan 105.000 unit mobil pick-up operasional. Namun, alih-alih memberdayakan industri otomotif lokal, pilihan jatuh pada merk asal India seperti Mahindra atau Tata dengan nilai total pengadaan mencapai Rp24,66 triliun secara nasional.

Rencana ini memicu alarm di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadaan skala raksasa melalui skema impor di tengah pemotongan hak-hak desa dianggap sebagai kebijakan yang tidak hanya mencederai semangat nasionalisme, tetapi juga rawan penyelewengan.

Matinya Otonomi?

Pengamat kebijakan publik menilai fenomena di Banyuwangi adalah lonceng kematian bagi otonomi desa. Dengan hampir 60 persen dana yang "dikunci" untuk koperasi dan 20 persen untuk ketahanan pangan, desa praktis kehilangan kedaulatannya dalam menentukan prioritas pembangunan lokal.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi terkait jaminan kesejahteraan perangkat desa yang kian terhimpit. Di Kecamatan Sempu, warga kini hanya bisa menatap lahan 1.000 meter persegi yang mulai dipagari, sementara jalanan desa mereka perlahan hancur tanpa harapan perbaikan dalam waktu dekat.