Padang Bulan, Kecamatan Singojuruh: Mengungkap Fenomena Bisnis Lendir yang Masih Marak

 

Zamrud Khan, Mantan Ketua Bawaslu yang juga Advocat

GLOBE - Kabupaten Sumenep - Kekosongan jabatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 Kabupaten/Kota dianggap sebagai sebuah preseden buruk dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Pengamat Hukum Zamrud Khan yang juga mantan Ketua Bawaslu Sumenep, dalam sebuah wawancara melalui via Tlpn dengan MEDIA GLOBE NASIONAL, pada Minggu 03 September 2023.

Menurut Zamrud Khan, kekosongan jabatan Bawaslu di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap baik integritas maupun transparansi dalam proses pemilihan umum. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki peran sangat penting dalam menjaga keadilan dan kejujuran selama proses pemilihan.

Kehadiran Bawaslu yang lengkap, kuat, dan independen di seluruh wilayah sangatlah penting dalam memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Namun, keberadaan kekosongan jabatan ini menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap isu penting ini.

Zamrud Khan juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa kekosongan jabatan ini dapat memicu munculnya praktik-praktik manipulatif dan pelanggaran hukum yang dapat mengancam integritas pemilu. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah-langkah cepat dan tepat dari pemerintah untuk mengisi jabatan yang kosong di Bawaslu.

Dalam wawancaranya, Zamrud Khan menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan melaksanakan proses pengisian jabatan Bawaslu secara transparan dan profesional. Kehadiran Bawaslu yang lengkap dan berkinerja baik di semua daerah sangat penting dalam memantau dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama pemilu.

Dia juga menyerukan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pemilu yang berkualitas dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dalam mengakhiri wawancaranya, Zamrud Khan mengingatkan pentingnya menjaga lembaga pengawas yang kuat dan independen untuk menjamin proses pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. (MGN, fq)

Related Posts