Azamkhan, Advokat
MEDIAGLOBENASIONAL.COM - JAKARTA - Dalam sebuah wawancara yang mengguncangkan, advokat terkenal Azam Khan dengan tajam mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kebijakan otoriter pemerintahan Joko Widodo yang dianggapnya merusak negeri ini. Dengan nada yang tegas, Azam Khan mengecam ambisi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan presiden, yang dianggapnya sebagai upaya licik untuk membangun dinasti politik yang menghancurkan demokrasi.
Azam Khan tidak segan-segan menyoroti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dihormati sebagai lembaga hukum tertinggi. Ia mengutuk tindakan ini sebagai bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Tidak hanya itu, Azam Khan juga menyoroti UU Omnibus Law yang dianggapnya sebagai alat untuk menindas rakyat dan menguntungkan segelintir elit. Ia dengan tegas mengecam perlakuan yang tidak adil terhadap tokoh ulama dan pengkhianatan terhadap partai politik seperti PDI Perjuangan yang sebelumnya mendukung Jokowi. Menurut Azam Khan, tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kepentingan rakyat yang seharusnya diwakili dan dilindungi.
Dalam kecamannya yang tajam, Azam Khan menyoroti hilangnya kedaulatan rakyat dalam sistem politik saat ini. Ia dengan marah mengecam dominasi Jokowi dan koalisinya dalam DPR-RI yang mengabaikan suara rakyat dan mengambil keputusan yang merugikan masyarakat.
Kritik tajam Azam Khan ini membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga integritas sistem politik dan keadilan dalam hukum. Suaranya yang tajam dan kritis menjadi panggilan keras untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat dan mengancam demokrasi.
Meskipun pandangan Azam Khan mungkin kontroversial, tidak dapat disangkal bahwa kritiknya mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang otoriter. Suaranya yang tajam dan kritis mengajak kita untuk berpikir kritis dan mengambil sikap terhadap tindakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat dan mengancam demokrasi. (Z)
Posting Komentar