 |
Advokat, Azam Khan menegaskan pentingnya pelaksanaan hak angket oleh DPR RI |
Pertama, Azam menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambahkan frasa dan norma baru dalam aturan pencalonan cawapres. Putusan ini, kata dia, berimplikasi pada lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai cawapres meskipun belum berusia 40 tahun.
Kedua, Azam menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan teguran keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait hubungannya dengan putusan MK tersebut.
Ketiga, Azam mengangkat isu penggelembungan dana bansos beras senilai Rp496 triliun yang dipaksakan pencairannya sebelum pencoblosan. Hal ini, menurutnya, merupakan akar dan awal penyelewengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Fakta-fakta ini harus dibahas dan diselidiki di DPR RI. Sangat penting untuk melakukan forensik terhadap suara yang dimanipulasi dan segala macam kecurangan lainnya," tegas Azam dalam wawancaranya dengan Media Globe Nasional pada Sabtu (24/2/2024).
Azam meyakini bahwa melalui hak angket, semua kecurangan dan manipulasi dalam Pemilu 2024 dapat terungkap dan terang benderang.
Tuntutan hak angket ini digemakan oleh koalisi partai Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, dan PPP. Mereka berargumen bahwa hak angket merupakan hak konstitusi DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah dan penyelenggara pemilu.
DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Senin (27/2/2024) untuk membahas usulan hak angket ini. Keputusan mengenai pelaksanaan hak angket akan ditentukan dalam rapat tersebut.
## (fq*)
Posting Komentar