JAKARTA, Media Globe Nasional - Pengunduran diri Bambang Susantono dan Donny Rahajoe dari posisi mereka sebagai pimpinan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memicu berbagai spekulasi. Dalam wawancara eksklusif dengan Media Globe Nasional, Advokat Azam Khan mengungkapkan analisisnya mengenai alasan di balik keputusan ini serta dampaknya terhadap proyek ambisius tersebut.
Menurut Azam Khan, pengunduran diri kedua petinggi IKN tersebut erat kaitannya dengan masalah pertanahan yang rumit. "Mereka diduga diminta untuk menandatangani kontrak-kontrak terkait pembebasan lahan secara paksa, terutama yang menyangkut hak ulayat masyarakat adat di Penajam, Pasir Utara," ujarnya. Pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat adat seringkali memicu konflik karena tanah tersebut memiliki nilai kultural dan historis yang tinggi.
Azam menyoroti bahwa ketidakpastian status lahan menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi ke IKN. "Transaksi pertanahan yang dibekukan membuat investor hanya bisa mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu tertentu, bukan hak milik tanah yang jelas. Hal ini menghambat minat investor untuk menanamkan modal mereka di IKN," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang optimis bahwa investasi di IKN akan melimpah, Azam Khan menyatakan, "Saya melihat pernyataan tersebut sebagai tidak rasional dan menyesatkan. Dengan kondisi ekonomi negara yang memiliki utang hampir Rp 9 ribu triliun dan utang BUMN yang mencapai belasan ribu triliun, sulit untuk menarik investasi asing dalam jumlah besar." Menurutnya, pemerintah terpaksa menaikkan pajak, tarif listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) untuk menutupi beban utang yang sangat besar, sebuah metode yang dianggap korup dan memeras rakyat.
Azam juga merujuk pada pernyataan Prabowo dalam forum ekonomi di Qatar yang memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan waktu 25 hingga 30 tahun dengan dana sekitar 30 miliar USD. "Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh proyek IKN. Jika memang membutuhkan waktu dan dana sebesar itu, sangat sulit bagi proyek ini untuk dilanjutkan dalam waktu dekat," katanya.
Azam menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan dengan masyarakat adat dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. "Transparansi dalam pengelolaan proyek ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek IKN ini," tutupnya.
#Tim Media Globe Nasional#IKN#
Posting Komentar