PSN: Proyek Bangun Negeri atau Jurus Licik Renggut Pajak?

Penulis @fiq

OPINI RAKYAT - Saat memilih pemimpin, kita bermimpi tentang kemajuan dan kesejahteraan. Namun, gaya pembangunan Pemimpin di Negri Katulistiwa ini, yang digadang-gadang sebagai terobosan besar, ternyata lebih banyak menguntungkan perusahaan asing. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diagung-agungkan seakan menjadi kedok untuk menguras dana APBN yang dibebankan pada rakyat melalui pajak yang mencekik.

Negeri ini seolah kembali ke era penjajahan. Rakyat hanya dijadikan sumber upeti, tanpa diperhatikan kesejahteraannya. Kapan rakyat berhenti menjadi objek bisnis? Pemimpin yang seharusnya membawa kemakmuran justru sibuk menciptakan program yang menguntungkan korporasi besar. Ironisnya, modal kerja yang digunakan berasal dari APBN, uang rakyat. PSN, apakah hanya kedok untuk merampok uang rakyat?

Ambil contoh proyek kereta cepat dan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Proyek-proyek ini jelas membebani rakyat karena pendanaannya berasal dari pajak yang terus meningkat. Ekonomi rakyat dibiarkan terpuruk tanpa solusi nyata. Kerjasama dengan Cina, yang digembar-gemborkan akan menguntungkan, ternyata tidak menyerap tenaga kerja lokal, tidak ada transfer teknologi, dan SDM pribumi tidak mendapatkan peningkatan yang berarti.

Rakyat hanya bisa terpana melihat kenyataan pahit ini. SDM lokal terjebak dalam ekonomi kuliner dan tidak pernah naik kelas ke level bisnis besar. Ini adalah keluhan nyata masyarakat yang telah dikonfirmasi oleh wartawan mediaglobenasional.com. Mereka merasa terpinggirkan dan bingung mencari nafkah di tengah derasnya arus proyek-proyek besar yang tidak menyentuh kehidupan mereka.

Hari ini, Selasa, 30 Juli 2024, keluhan serupa terdengar di warung-warung kopi di pojok-pojok kampung wilayah Banyuwangi. Di tempat-tempat sederhana ini, masyarakat mencurahkan keresahan mereka akan masa depan yang semakin suram akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Obrolan warung kopi yang seharusnya ringan dan penuh canda kini berubah menjadi sesi diskusi serius tentang nasib mereka yang terus terhimpit.

Keluhan ini bukan sekadar suara sumbang, melainkan refleksi kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat. Pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan jeritan rakyatnya, bukan yang mementingkan kepentingan elit. Jika kondisi ini terus berlanjut, rakyat akan semakin terpinggirkan dan hidup di bawah bayang-bayang penjajahan modern yang lebih kejam.

Saatnya para pemimpin negeri ini merubah arah kebijakan dan benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat. Program-program harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi alat untuk memperkaya diri dan kroni. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun negeri yang adil dan sejahtera bagi semua.

sumber: keluhan masyarakat