MEDIAGLOBENASIONAL.COM - JAKARTA -Azam Khan, seorang advokat, aktivis, dan Sekjen TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis), merasa tergugah melihat perkembangan yang terjadi di Partai Golkar. Baginya, pengunduran diri Airlangga Hartarto bukan sekadar peralihan kekuasaan, tetapi lebih dari itu, sebuah refleksi dari dinamika politik yang semakin sulit dipahami.
"Airlangga turun tanpa alasan yang jelas, tanpa kesalahan yang diungkap, tanpa pleno besar yang biasanya menjadi prosedur wajib dalam perubahan kepemimpinan partai sebesar Golkar. Ini bukan hanya pergeseran jabatan, tapi sebuah renungan bagi kita semua. Apakah ini benar-benar sebuah pengorbanan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di belakang layar?" ujar Azam dengan nada kritis, Senin 12 Agustus 2024.
Ia juga menyoroti nama-nama yang kini mencuat sebagai calon pengganti, termasuk bukan hanya Bahlil Lahadalia, tetapi juga Gibran Rakabuming Raka. "Gibran, putra seorang presiden yang pernah dikaitkan dengan pelanggaran konstitusi saat Pilpres, sekarang ikut diajukan sebagai calon Ketua Umum. Ini bukan soal kelayakan, tapi lebih tentang bagaimana politik kekuasaan sedang dimainkan tanpa memperhitungkan nilai-nilai konstitusi dan demokrasi," tambah Azam.
Menurut Azam, narasi bahwa Airlangga mundur demi 'kebesaran' partai terdengar klise dan membingungkan. "Apa yang dimaksud dengan kebesaran itu? Di tangan siapa sebenarnya kebesaran itu diserahkan? Dan apakah rakyat harus menerima ini begitu saja tanpa pertanyaan?"
Azam Khan juga menyoroti rencana Jokowi yang kabarnya akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. "Ini bukan sekadar perubahan internal partai, tetapi sebuah gambaran bagaimana kekuatan politik diatur ulang dengan cepat dan tanpa transparansi. Kita harus bertanya, apakah ini semua benar-benar demi kepentingan rakyat, atau hanya sekadar permainan kekuasaan yang semakin menguntungkan segelintir elit?"
Bagi Azam, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk disuarakan, bukan untuk mencari jawaban yang mudah, tetapi untuk mendorong masyarakat berpikir lebih kritis. "Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam panggung politik ini. Kita harus aktif terlibat dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar untuk kepentingan bersama, bukan hanya demi kepentingan segelintir orang," tegasnya. (*)
Posting Komentar