Jokowi Minta Maaf, Azam Khan Mengkritik: Hutang dan Masalah Bangsa yang Luput dari Pidato Presiden

Permintaan maaf Jokowi disampaikan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

MEDIAGLOBENASIONAL.COM -Jakarta- Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI yang digelar pada Jumat, 16 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengakui bahwa selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, pernyataan maaf tersebut tampaknya tak cukup untuk meredakan kritik yang datang dari berbagai pihak, salah satunya adalah Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Azam Khan.

Azam Khan, yang dikenal sebagai advokat dan aktivis vokal, mengamati dengan seksama pidato presiden tersebut. Menurutnya, ada sejumlah persoalan penting yang seharusnya disinggung Jokowi, namun justru terlewatkan. "Jokowi tidak menyebutkan bahwa Indonesia kini memiliki hutang yang begitu besar, mencapai angka 20 ribu triliun. Hutang ini akan menjadi beban bagi presiden berikutnya, bahkan seluruh rakyat Indonesia," ujar Azam dalam komentarnya.

Lebih lanjut, Azam menyoroti kondisi kemiskinan dan pengangguran yang menurutnya semakin memburuk. "Angka kemiskinan yang semakin sekarat dan pengangguran yang semakin menjadi-jadi tidak disinggung dalam rapat sidang tahunan itu oleh Presiden Jokowi. Hanya ada permintaan maaf yang meratapi keadaan, tetapi tanpa memberikan solusi konkret bagi rakyat," tegasnya.

Azam juga mengkritik alokasi anggaran negara yang dinilai tidak efektif. Menurutnya, hampir 90 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedot untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), namun investor asing yang dijanjikan tak kunjung datang. "Ini hanya cerita saja. Pendidikan juga mulai turun dengan angka-angka yang fantastik," tambahnya dengan nada prihatin.

Isu keadilan juga menjadi sorotan Azam. Ia menilai bahwa di era pemerintahan Jokowi, keadilan semakin sulit dicari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah dihancurkan, dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga diacak-acak. Ia bahkan menyinggung skandal yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terlibat dalam kasus asusila, hingga dipecat sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2024.

"Sebenarnya, seorang presiden seharusnya memberikan pandangan pada rakyat tentang bagaimana uang dari rakyat digunakan. Kenapa DPR diam? Tidak ada satu pun yang berani bicara dan memberikan klarifikasi," ungkap Azam. Ia merasa bahwa DPR saat ini hanya mementingkan kepentingan tertentu dan rakyat hanya dijadikan alat untuk permainan politik.

Azam menegaskan, sebelum Jokowi meminta maaf, seharusnya ada klarifikasi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. "Permintaan maaf tanpa penjelasan dan penyelesaian masalah hanya akan membuat rakyat semakin kecewa. Sepuluh tahun memang bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi setidaknya harus ada upaya dan komitmen yang jelas dari pemerintah," pungkasnya.

Dalam pidatonya, Jokowi memang sempat menyatakan, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya."

Namun, bagi Azam Khan, pernyataan ini masih jauh dari cukup untuk menjawab kegelisahan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Permintaan maaf Jokowi, bagi Azam, seharusnya diiringi dengan penjelasan dan tanggung jawab atas berbagai masalah yang kini menjadi beban bangsa. (*)