Rofiq bin Hasan dari Banyuwangi: "Kemunafikan Istana dan DPR dalam Kasus Dugaan Pembatalan Keputusan MK"

Foto : Aktivis 98, Rofiq bin Hasan

MEDIAGLOBENASIONAL.COM - BANYUWANGI -Hingga akhir Agustus ini, pada Sabtu 24 Agustus 2024, akal sehat rakyat di negeri ini tampak meledak dan terburai oleh kebobrokan yang ditimbulkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada, yang kini terancam dibatalkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Melalui berbagai media sosial dan video TikTok, Rofiq bin Hasan, mantan aktivis 98, dari Kampung Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan kemarahannya yang mendalam terhadap kemunafikan yang menguasai istana dan DPR.

Rofiq bin Hasan mengkritik keras keputusan DPR yang berusaha membatalkan keputusan MK tersebut. "Keputusan MK Nomor 60 tentang Pilkada adalah produk hukum yang seharusnya ditegakkan untuk menjamin keadilan dan integritas pemilu," ujarnya. "Namun, DPR malah berencana untuk membatalkan keputusan ini melalui panja Baleg mereka. Ini jelas menunjukkan betapa jauh mereka menyimpang dari tugasnya sebagai wakil rakyat."

Dia menambahkan, "Sementara rakyat berjuang untuk hak-haknya, DPR yang seharusnya melindungi kepentingan umum malah terlihat seperti alat untuk melanggengkan kepentingan istana dan keluarga mereka. Mereka tidak lebih dari sekumpulan penguasa yang sibuk mengamankan kekuasaan pribadi, sementara keputusan MK yang adil malah terancam dihapus."

Rofiq bin Hasan menegaskan bahwa tindakan DPR dalam membatalkan keputusan MK adalah bentuk kemunafikan ekstrem. "Apakah pemimpin negeri ini membangun negara ini dengan penuh kemunafikan dan kepura-puraan? Ratusan juta rakyat Bhineka Tunggal Ika seakan hanya dijadikan korban dari permainan kekuasaan yang kotor dan egois."

Dengan tegas, Rofiq bin Hasan, seorang matan Gerakan Reformasi tahun 1998 menyerukan agar rakyat berhenti menjadi penonton dalam sandiwara politik ini. "Jangan hanya berharap perubahan yang tak kunjung datang. Saatnya kita bertindak tegas, menuntut keadilan, dan memastikan bahwa hak serta aspirasi rakyat diperjuangkan. Kita tidak boleh lagi dibodohi oleh kemunafikan yang merajalela di pemerintahan. Sudah saatnya kita membuka mata dan menggulingkan sistem yang penuh kepura-puraan ini!" (*)