 |
| [ foto : Azam Khan: Keyakinan Aktivis akan Kepemimpinan Prabowo dalam Mengembalikan Kedaulatan Indonesia] |
GLOBE NASIONAL - JAKARTA -Menjelang berakhirnya masa jabatan Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, peta politik Indonesia kian menunjukkan gejolak yang tak terelakkan. Di tengah euforia pelantikan presiden baru, Prabowo Subianto, yang tinggal menghitung hari, ketidakpastian politik kian terasa. Dukungan dari partai-partai politik yang selama ini menopang pemerintahan Jokowi tampaknya mulai pudar. Tanpa kekuatan partai, pengaruh Jokowi semakin berkurang, bahkan hilangnya ‘buzzer’ politik yang dulu begitu lantang mendukungnya menjadi sinyal jelas bahwa era Jokowi benar-benar mendekati ujungnya.
Namun, dalam pergeseran kekuasaan ini, muncul pertanyaan besar: apakah Prabowo akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi atau mengambil langkah yang berbeda? Aktivis dan advokat terkemuka, Azam Khan, menegaskan keyakinannya bahwa Prabowo, seorang mantan intelijen dan mantan Danjen Kopassus, tidak akan tunduk pada arahan Jokowi setelah resmi dilantik. Prabowo dinilai lebih memahami kepentingan rakyat ketimbang sekadar mengikuti jejak pemimpin sebelumnya.
Di tengah kegelisahan ini, Azam Khan melihat harapan besar pada Prabowo. Sebagai sosok yang paham strategi militer dan realitas sosial, Prabowo diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan Indonesia yang kokoh, bebas dari tekanan asing, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Bagi Azam, inilah saatnya Indonesia kembali bersatu, dengan TNI yang menyatu dengan rakyat. Meskipun demikian, Azam juga menyadari bahwa reformasi ini tidak berarti menyingkirkan polisi sebagai penegak hukum. Keduanya, TNI dan Polri, memiliki peran masing-masing dalam menjaga kestabilan negara.
Namun, bayang-bayang masa lalu Jokowi tidak akan hilang begitu saja. Publik mulai menuntut pertanggungjawaban, terutama terkait proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menelan anggaran triliunan rupiah dari APBN. Banyak yang mempertanyakan manfaat proyek ini bagi rakyat luas. Selain itu, para akademisi, LSM, dan pengacara bersiap-siap untuk melanjutkan tuntutan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya, terutama putranya, yang diduga terlibat dalam penyelewengan uang negara. Tuntutan ini tidak akan surut begitu saja setelah Jokowi lengser. Sebaliknya, gelombang kritik dan tuntutan akan semakin besar seiring dengan berakhirnya kekuasaan Jokowi.
Sejak awal kepemimpinan Jokowi, kekecewaan terus menumpuk di kalangan akademisi, aktivis, dan rakyat biasa. Mereka merasa dibohongi oleh janji-janji yang tidak terealisasi secara nyata. Pada tahun 2020, Azam Khan dan timnya bahkan pernah menggugat 56 kebohongan yang diduga dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, termasuk menggugat DPR RI dan MPR. Fakta-fakta ini semakin memperjelas bahwa warisan Jokowi tidak hanya akan menjadi catatan sejarah, tetapi juga sebuah persoalan hukum yang terus bergulir ketika ia tidak lagi memegang kekuasaan.
Di sisi lain, peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta ulama dan akademisi yang telah lama merasa tertindas, semakin lantang menyuarakan tuntutan mereka. Masalah-masalah yang terkait dengan tanah, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta sulitnya lapangan pekerjaan menjadi sorotan utama. Rakyat merasa semakin terpinggirkan di tanah sendiri, di mana hak-hak mereka seolah diabaikan oleh pemerintah. Buruh dan masyarakat kelas bawah semakin terjepit dalam tekanan ekonomi, sementara elite politik terus berdebat soal kekuasaan.
Namun, dalam kondisi ini, Azam Khan tetap optimis bahwa Prabowo akan membawa perubahan signifikan. Dengan latar belakang militernya dan pemahamannya terhadap strategi politik, Prabowo diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang renggang antara TNI dan rakyat. Penguatan hubungan ini dianggap penting untuk memastikan stabilitas nasional yang selama ini terancam oleh ketidakpuasan sosial. Meski demikian, tantangan besar menanti Prabowo di depan mata.
Jokowi, yang pernah memegang kendali penuh atas negara, kini dihadapkan pada gelombang tuntutan yang tidak bisa dihindari. Banyak pihak yang siap mengajukan laporan-laporan terkait dugaan penyelewengan anggaran selama proyek-proyek besar pemerintahannya. APBN yang terkuras untuk proyek-proyek seperti IKN menjadi salah satu sorotan utama. Publik ingin tahu, untuk siapa sebenarnya proyek-proyek ini dibuat? Apakah untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk memperkuat ambisi politik semata?
Di balik kegelisahan ini, harapan tetap ada. Rakyat menanti apakah Prabowo akan membawa perubahan yang diidamkan atau hanya melanjutkan pola lama dengan wajah baru. Namun satu hal yang pasti, masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Di tengah bayang-bayang tuntutan terhadap pemerintahan Jokowi, rakyat berharap Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih adil.
Waktu akan menjadi saksi apakah Prabowo akan memenuhi harapan besar yang digantungkan padanya atau justru terjebak dalam labirin kekuasaan yang sama. Hanya dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat apakah Prabowo benar-benar sosok yang bisa mengubah arah sejarah bangsa ini.[5/10/2024, red]
Posting Komentar