Soedeson Tandra Soroti Kasus Impor Gula, Singgung Pemerintahan Prabowo

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menyoroti tajam terkait kasus impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka. Menurutnya, kasus ini membuat ketidaknyamanan bagi pemerintahan Presiden Prabowo.(Fiq)

GLOBE NASIONAL - Jakarta - Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, tak segan mengkritik tajam soal kasus impor gula yang kini menyeret nama mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka.

Tandra membuka pembicaraan dengan menyoroti soal pentingnya penegakan hukum yang akuntabel dan transparan. "Pak Jaksa Agung, saya ingin menekankan soal transparansi dalam kasus impor gula yang sudah banyak ditanyakan masyarakat," ujarnya dengan nada serius. "Kasus ini sangat krusial, apalagi menyangkut nama besar seperti Tom Lembong."

Menurut Tandra, kasus ini telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, bahkan dapat menciptakan ketidakstabilan pada pemerintahan Presiden Prabowo. "Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin agar pemerintahan ini bisa berjalan stabil dan teratur. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tidak ada campur tangan politik di dalamnya," tegasnya.

Tandra pun menyinggung peraturan terkait impor gula yang dikeluarkan pada tahun 2004 dan perubahan yang terjadi pada 2015. Menurutnya, peraturan yang ada memungkinkan impor gula kristal mentah tanpa izin, namun hal ini harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan pengawasan yang ketat. "Kami ingin agar kejaksaan memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan profesional dan tidak ada pihak yang dilindungi," tambahnya.

Soedeson Tandra juga menyinggung soal dampak yang mungkin ditimbulkan dari kasus ini bagi perekonomian nasional. "Jika proses impor gula ini tidak transparan, bisa berdampak pada stabilitas industri dalam negeri, termasuk sektor restoran dan hotel," ujarnya.

Sebagai penutup, Tandra mengusulkan agar Komisi III DPR membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. "Kami ingin agar kejaksaan segera menyelesaikan kasus ini dengan bukti yang jelas, dan jika tidak cukup kuat, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang bijaksana," tutupnya.

Rapat ini mencerminkan komitmen Komisi III DPR untuk terus mengawal penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia, serta memastikan tidak ada ruang bagi ketidakjelasan dalam kasus-kasus penting yang menyentuh masyarakat luas.