 |
| Foto : Yutub, Kritik pedas Azam Kham.24/02 # Jokowi #gibran # prabowo # indonesia Gelap |
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara di Istana Kepresidenan (senin, 24/02/2025), menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Prabowo menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO Danantara, sementara Pandu Patria Sjahrir, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, dipercaya sebagai Chief Investment Officer (CIO).
Langkah ini semakin memperjelas bahwa kendali ekonomi nasional tetap berada di tangan lingkaran elite yang sama.
14 Ribu Triliun: Rakyat Hanya Penonton
Dalam peluncuran tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara akan mengelola gelombang awal investasi sebesar US$ 20 miliar (sekitar Rp 320 triliun) untuk 20 proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kilang minyak, petrokimia, pusat data kecerdasan buatan, dan energi terbarukan.
Namun, dana yang diproyeksikan masuk ke Danantara mencapai Rp 14.000 triliun.
Azam Khan mempertanyakan ke mana dana fantastis ini akan mengalir.
"14 ribu triliun ini bukan untuk rakyat. Ini proyek oligarki yang dikemas seolah-olah untuk kepentingan nasional. Kalau benar untuk rakyat, mengapa pengelolanya masih orang-orang yang sama? Yang kaya semakin kaya, rakyat tetap jadi penonton," ujar Azam.
Menurutnya, alih-alih menciptakan keadilan ekonomi, Danantara justru bisa menjadi alat baru untuk memperkuat dominasi segelintir elite.
Dinasti Politik dan Kendali Ekonomi
Azam Khan juga menyoroti dinamika politik yang semakin menunjukkan pola dinasti.
"Kita baru saja menyaksikan bagaimana Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang belum genap 40 tahun, bisa dipaksakan menjadi calon wakil presiden dan kini berada di pemerintahan Prabowo. Sekarang, ponakan Luhut ditunjuk mengelola investasi ribuan triliun. Apakah ini masih bisa disebut demokrasi atau sudah berubah menjadi kerajaan terselubung?"
Menurut Azam, penguasaan ekonomi dan politik kini semakin terkonsolidasi dalam satu lingkaran yang sama. Jika sebelumnya rakyat masih bisa berharap pada perubahan kepemimpinan, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan telah dikunci oleh kelompok yang sama.
Danantara: Pola Lama dengan Wajah Baru
Bukan pertama kali negara mempercayakan dana besar kepada lembaga yang dikendalikan oleh elite. Azam Khan mengingatkan bahwa proyek-proyek semacam ini sering kali berakhir dengan penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan yang hanya mengalir ke segelintir orang.
"Dulu kita punya skandal Bank Century di era SBY, Jiwasraya dan Asabri di era Jokowi. Sekarang, kita punya Danantara. Bedanya hanya angka dan kemasannya, tapi polanya sama. Rakyat tetap jadi korban," tegasnya.
Lebih lanjut, Azam mempertanyakan ke mana arah kepemimpinan Prabowo dalam situasi ini.
"Dulu Prabowo bicara soal kemandirian ekonomi, soal keberpihakan kepada rakyat. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kebijakan yang justru semakin memperkuat oligarki. Jadi, apakah Prabowo benar-benar memimpin, atau hanya menjalankan skenario yang sudah disiapkan sebelumnya?"
Rakyat Menanti Kejelasan
Di tengah ketidakpastian ini, rakyat Indonesia kini hanya bisa menunggu: apakah 14 ribu triliun ini benar-benar akan mengubah nasib mereka, atau justru menjadi ajang perburuan rente bagi elite?
Azam Khan menegaskan bahwa tanpa transparansi dan pengawasan ketat, Danantara hanya akan menjadi proyek besar yang memperkaya segelintir orang.
"Rakyat butuh bukti, bukan janji. Jangan sampai kita hanya jadi penonton dalam permainan ini," pungkasnya.
Sumber : azam khan & partner
Posting Komentar