Azam Khan Bela Hasto Kristiyanto: "Hukum Harus Adil, Jangan Jadi Alat Kekuasaan"

Azam Khan Tantang Jokowi: PDIP Ditelanjangi, Harga Diri Megawati Diinjak-injak! Jakarta – Pernyataan keras Azam Khan kembali mengguncang panggung politik nasional. Menanggapi penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK, advokat sekaligus aktivis hukum ini melontarkan kritik tajam terhadap Mantan Presiden ke 7 Joko Widodo. Ia menilai penahanan Hasto bukan sekadar proses hukum, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan PDIP.

GLOBE NASIONAL - Jakarta – Advokat dan aktivis hukum Azam Khan angkat bicara terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Menurutnya, proses hukum yang menjerat Hasto menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi lembaga penegak hukum.

"Hukum harus menjadi benteng keadilan, bukan alat politik untuk menyingkirkan lawan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan motif tertentu, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya," ujar Azam dalam keterangannya kepada media, Jumat (21/2/2025).

Ia menilai, proses hukum terhadap Hasto terasa terlalu cepat dan agresif, berbeda dengan banyak kasus lain yang masih mengendap tanpa kejelasan.

"Ada begitu banyak kasus besar yang mandek, tapi kasus ini diproses dengan kilat. Ini membuat kita bertanya, apakah ini soal hukum atau ada kepentingan politik yang lebih besar?" tambahnya.

Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum?

Azam menegaskan bahwa dirinya tidak membela kesalahan siapa pun, tetapi lebih kepada hak setiap warga negara untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.

"Jangan sampai hukum di negeri ini ibarat jaring laba-laba: kuat menangkap yang lemah, tetapi koyak di hadapan yang kuat. Jika KPK benar-benar ingin membersihkan korupsi, tunjukkan keadilan yang sama untuk semua, bukan tebang pilih," tegasnya.

Aktivis yang dikenal vokal dalam membela ulama dan aktivis ini juga mengingatkan agar KPK tidak menjadi alat kekuasaan untuk menekan pihak tertentu.

"Ketika hukum dipolitisasi, yang tersandera bukan hanya individu, tapi juga masa depan demokrasi dan keadilan di negeri ini," tutupnya.

Sementara itu, PDIP masih belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang akan diambil pascapenahanan Hasto. Namun, sejumlah elite partai disebut tengah mengkaji strategi hukum dan politik ke depan.

Kasus ini pun memicu perdebatan luas, apakah murni soal hukum atau ada agenda tersembunyi di baliknya?