Padang Bulan, Kecamatan Singojuruh: Mengungkap Fenomena Bisnis Lendir yang Masih Marak

MEDIAGLOBENASIONAL.COM/ YATI

Banyuwangi, 26 Februari 2025 – Suasana Balai Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, pagi ini begitu berbeda. Ratusan warga berkumpul dengan harapan dan senyum mengembang. Pemerintah desa kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 1.510 penerima manfaat, sebagian besar dari keluarga kurang mampu yang sangat menggantungkan harapan pada program ini.

GLOBE NASIONAL -BANYUWANGI -Dalam ketidakpastian ekonomi yang melanda negeri ini, di mana harga kebutuhan pokok terus melambung dan peluang kerja semakin sulit, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi secercah harapan bagi masyarakat kecil. Bukan hanya angka dalam laporan pemerintah, tetapi nyata terasa di dapur-dapur rakyat yang semakin hari semakin menjerit.

Di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, 1.510 keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan ini. Mungkin bagi sebagian orang, angka ini hanya sekadar statistik. Namun, bagi seorang ibu rumah tangga yang harus memutar otak untuk menyediakan makanan bagi anak-anaknya, bantuan ini adalah nyawa tambahan. Seperti yang diungkapkan Suprihatiningsih, penerima manfaat PKH dan BPNT, bantuan ini membantu mereka bertahan, membeli pangan sehat, dan menjaga kesejahteraan keluarga di tengah ekonomi yang tak menentu.

Namun, ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan: sampai kapan rakyat harus bergantung pada bantuan?
Bantuan atau Ketergantungan?

Bantuan sosial memang penting, bahkan esensial bagi masyarakat kecil. Namun, jika perekonomian terus dibiarkan lesu, daya beli masyarakat terus melemah, dan harga barang terus naik tanpa kendali, maka program seperti ini justru bisa menjadi penanda gagalnya kebijakan ekonomi yang lebih besar.

Seharusnya, bantuan seperti PKH dan BPNT menjadi solusi sementara, bukan sandaran abadi. Idealnya, masyarakat dibantu untuk mandiri, bukan sekadar diberi “ikan” tetapi juga “kail” agar mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini mestinya dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi yang nyata, membuka lapangan kerja yang layak, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Sebab, jika kita melihat kenyataan di lapangan, ketimpangan semakin nyata. Di satu sisi, rakyat antre menerima bantuan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, korupsi merajalela, harga BBM diduga dimainkan, pajak semakin mencekik, sementara kesempatan mencari nafkah justru semakin menyempit.

Bantuan PKH dan BPNT memang membantu rakyat bernapas lebih lega, tapi jika akar masalahnya tidak diselesaikan, kita hanya sedang menambal perahu bocor di tengah badai. Pada akhirnya, solusi terbaik bukanlah sekadar bantuan, tetapi kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, yang tidak sekadar memberi, tetapi juga memberdayakan dan melindungi mereka dari ketidakpastian ekonomi yang semakin menggila.

Related Posts