 |
HASTO DITAHAN KPK - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025). Respons Jokowi soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarganya. |
Jumat, 21 Februari 2025, Globe Nasional - Solo – Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa keluarganya. Jokowi santai menanggapi permintaan tersebut.
"Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan," ujar Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat siang, 21 Februari 2025.
Menurut Jokowi, wacana pemeriksaan keluarganya bukan hal baru. Pernyataan serupa sudah sering muncul. “Masa saya ulang-ulang terus? Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan,” kata dia.
Hasto Ditahan KPK
Hasto Kristiyanto ditahan KPK sejak Kamis petang, 20 Februari 2025. Ia diduga menghalangi penyidikan kasus suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Harun sendiri masih buron sejak 2020.
Sebelum ditahan, Hasto sempat memberi pernyataan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK. Ia menegaskan tak menyesali langkah-langkahnya, meskipun kini harus mendekam di tahanan.
"Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala," kata Hasto. "Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi."
Penahanan Hasto terjadi di tengah sorotan terhadap dinamika politik nasional. PDIP, yang sebelumnya menjadi partai penguasa selama satu dekade, kini berstatus oposisi. Sementara itu, keluarga Jokowi semakin dalam mengakar di dunia politik.
Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menantunya, Bobby Nasution, menjabat Wali Kota Medan. Sedangkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, kini memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Jokowi sendiri kerap dituding membangun politik dinasti. Namun, ia berkali-kali membantah tuduhan tersebut.
"Semua ada mekanismenya, ada aturan mainnya. Kita ini negara demokrasi," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Kasus suap Harun Masiku mencuat pada 2019, ketika Harun diduga menyuap komisioner KPU demi mendapatkan kursi di DPR. Beberapa pihak sudah divonis bersalah, sementara Harun masih buron hingga kini.
Hasto disebut-sebut terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan, termasuk menginstruksikan agar Harun menghindari KPK dan menghancurkan barang bukti. Ia telah menjadi tersangka sejak akhir 2024, sebelum akhirnya ditahan pada Februari 2025.
PDIP sendiri menilai kasus ini bermuatan politik. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan meminta seluruh kader partai tetap siaga setelah Hasto ditahan.
"Semua harus waspada. Ponsel harus selalu aktif," kata Megawati dalam sebuah pertemuan tertutup, seperti dikutip dari sumber internal partai.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa proses hukum berjalan tanpa tekanan politik. Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menegaskan bahwa penahanan Hasto merupakan bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum.
"Kami bekerja berdasarkan alat bukti, bukan tekanan atau kepentingan politik," kata Nawawi.
Kasus ini diperkirakan bakal terus bergulir, mengingat kompleksitasnya. Apakah KPK benar-benar akan menindaklanjuti permintaan Hasto untuk memeriksa keluarga Jokowi? Publik menunggu.
| sumber : Tribunnews
Posting Komentar