Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret di Akmil, Ada Apa?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) memberikan pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Megawati menyampaikan arahan kepada 126 kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menekankan pentingnya pembangunan dan mampu mengatasi masalah rakyat, seperti kemiskinan ekstrem, mencegah stunting, serta program kerakyatan lainnya. ANTARA FOTO/Monang Sinaga/nym.

Jumat, 21 Februari 2025

GLOBE NASIONAL, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas: seluruh kepala daerah dari PDIP dilarang mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

Larangan tersebut tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis, 20 Februari 2025.

Keputusan ini diambil setelah Megawati mencermati perkembangan politik nasional yang kian memanas, terutama setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat tersebut menegaskan bahwa sebagai pemimpin tertinggi partai, Megawati memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan dan strategi politik PDIP.

"Seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," demikian kutipan surat tersebut.

Tak hanya melarang keikutsertaan dalam retret, Megawati juga menginstruksikan kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang agar segera berhenti dan kembali ke rumah masing-masing.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju Kota Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tegasnya.

Ia juga meminta para kepala daerah PDIP untuk tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP guna mengikuti perkembangan situasi politik.

Rencananya, retret di Akmil akan diikuti oleh 505 kepala daerah dan berisi tiga materi utama: pemahaman tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan strategis dari para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sebelumnya menyebut program ini sebagai metode pembekalan yang efektif dan efisien karena memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Menteri Keuangan juga dijadwalkan memberikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

Namun, dengan keluarnya instruksi Megawati, kehadiran kepala daerah dari PDIP dalam program ini dipastikan batal.

Tanda Konsolidasi atau Sikap Politik?

Keputusan Megawati untuk menarik seluruh kepala daerah PDIP dari retret ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini murni langkah konsolidasi internal, atau ada pesan politik yang lebih dalam terkait dinamika kekuasaan yang sedang bergulir?

Yang jelas, PDIP sedang dalam posisi siaga penuh. Instruksi "stand by commander call" yang disampaikan Megawati kepada para kepala daerah menunjukkan bahwa partai ini tengah mengantisipasi sesuatu.

Situasi ini bisa menjadi awal dari manuver politik baru PDIP dalam menghadapi peta politik yang berubah pasca-Pilkada 2024 dan penahanan Hasto Kristiyanto.

Publik kini menanti langkah berikutnya.