 |
| Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan petani dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram |
"Kita ingin petani sejahtera. Harga gabah ini harus dipatuhi di lapangan," ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan petani yang kerap menghadapi harga gabah anjlok saat musim panen. Dengan regulasi baru ini, pemerintah ingin memastikan stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan pengusaha penggilingan padi. Sebagian pihak menilai penetapan harga Rp 6.500 bisa mempengaruhi margin keuntungan mereka, terutama bagi penggilingan kecil yang bergantung pada harga pasar.
"Jika harga diatur terlalu tinggi tanpa subsidi atau insentif lain, daya beli penggilingan padi bisa terdampak," ujar seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah sendiri belum merinci mekanisme pengawasan di lapangan, termasuk sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan harga minimum. Namun, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan aturan yang harus ditaati semua pihak.
Sejumlah ekonom menilai langkah ini bisa efektif jika dibarengi kebijakan yang mendukung pengusaha penggilingan agar tetap memiliki daya beli. "Perlu ada intervensi lebih lanjut, seperti subsidi atau skema pembiayaan murah bagi penggilingan padi," kata seorang analis kebijakan pertanian.
Dengan kebijakan ini, harapan petani akan harga gabah yang lebih stabil semakin dekat. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menjadi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keberlanjutan bisnis penggilingan padi.
Posting Komentar