Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Sejahtera atau Ladang Korupsi Baru?

Paling tidak, kita pernah mendengar janji-janji manis soal pemberdayaan ekonomi rakyat. Kita sudah sering disuguhi program-program spektakuler yang katanya dibuat demi kesejahteraan desa, demi membangun ekonomi dari bawah. Tapi, apa yang terjadi? Satu per satu program itu mati suri, terbengkalai, atau lebih tragis lagi—tersangkut kasus korupsi. Dan kini, sebuah nama baru muncul: Koperasi Desa Merah Putih.

Paling tidak, ide koperasi ini terdengar indah. Menggantikan rentenir yang menghisap darah rakyat? Bagus. Membantu petani dan nelayan dengan pinjaman berbunga rendah? Apik. Menjanjikan pemerataan ekonomi di pelosok negeri? Wah, luar biasa! Tapi, berapa kali rakyat harus tertipu sebelum akhirnya belajar?

Kita tidak sedang bicara soal teori ekonomi, tapi realitas. BUMDes yang dulu dijanjikan bisa menggerakkan ekonomi desa, ke mana sekarang? Banyak yang bangkrut, dana menguap, dan akhirnya rakyat hanya bisa mengelus dada. Apakah Koperasi Desa Merah Putih akan berakhir dengan cerita yang sama?

Jangan heran jika rakyat mulai mencium bau amis dari proyek ini. Bukan tanpa alasan. Kita tahu, program-program yang diklaim untuk rakyat sering kali hanya menjadi alat pencitraan dan ladang bancakan. Hari ini diluncurkan dengan penuh semangat, besok lusa mulai dikendalikan oleh segelintir elit, dan akhirnya—seperti kisah-kisah lama—menjadi kuburan harapan bagi masyarakat desa.

Dan, pertanyaannya: Siapa yang mengawasi koperasi ini? Siapa yang menjamin uang rakyat tidak disulap menjadi pundi-pundi segelintir orang?

Karena jika koperasi ini hanya menjadi alat baru untuk kepentingan para pemodal dan pejabat, maka tidak ada bedanya dengan rentenir yang katanya ingin diberantas. Jika koperasi ini hanya akan menciptakan ketergantungan baru, memperkaya segelintir elit, lalu mengorbankan rakyat kecil—lebih baik tidak usah ada.

Rakyat tidak butuh janji-janji kosong. Rakyat tidak butuh program yang hanya bagus di atas kertas tapi busuk dalam praktik. Jika Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar ingin menjadi solusi, maka harus ada transparansi, pengawasan ketat, dan pengelolaan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Karena yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar nama koperasi, tapi keadilan ekonomi yang nyata.

penulis #R@fiq