 |
| Sekjen TPUA, Azam Khan |
Azam Khan menyebut kunjungan ke UGM telah diajukan secara resmi melalui surat. Namun, TPUA hanya diberi izin mengirimkan lima orang dari 20 nama yang mereka ajukan. “Kami mempertanyakan, mengapa hanya lima yang diperbolehkan? Apa yang sedang disembunyikan?” ujar Azam saat konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurutnya, pembatasan jumlah peserta, pembatasan waktu hanya satu jam (08.00–09.00 WIB), hingga pengalihan arus lalu lintas di sekitar kampus, menimbulkan kesan bahwa UGM tidak siap membuka transparansi kepada publik. “Rektornya saja berhalangan hadir. Ini kan jadi tanda tanya besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azam Khan menyebut pihak Istana telah menyiapkan sejumlah pengacara untuk menghadapi mereka. Namun, ia menegaskan bahwa kedatangan mereka ke rumah Presiden Jokowi bukan untuk mencari konflik, melainkan sebagai wujud silaturahmi rakyat kepada pemimpinnya. “Presiden itu dipilih rakyat. Gajinya dari rakyat. Fasilitasnya dari rakyat. Masa ketika rakyat mau bertanya, malah dibenturkan dengan pengacara?” ucapnya.
Azam juga memastikan bahwa pakar IT seperti Roy Suryo dan forensik digital dari Medan akan turut serta untuk menelaah dokumen akademik yang dipermasalahkan. “Kalau memang asli, kenapa harus ditutup-tutupi? Kalau memang clear, kenapa tidak dibuka saja secara gamblang?”
TPUA juga menilai UGM seharusnya tidak terseret dalam polemik politik ini. “Tugas kampus sudah selesai saat mahasiswanya lulus. Tapi kenapa sekarang ikut membenturkan diri pada rakyat yang cuma ingin tahu?” pungkas Azam.
Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali mencuat di media sosial setelah muncul sejumlah dokumen yang dipertanyakan keasliannya oleh beberapa pihak. [****]
Posting Komentar