 |
| @rofiq |
SAYA tidak sedang menghitung-hitung sekadar berapa triliun utang yang ditinggalkan rezim lama.
Saya tidak sedang membolak-balik tabel APBN yang penuh angka—Rp 8.461 triliun utang menumpuk, atau Rp 1.350 triliun yang harus dibayar Presiden baru di tahun pertamanya.
Saya tidak sedang mengutak-atik grafik bansos yang katanya menyentuh rakyat kecil, tapi faktanya habis Rp 78 triliun dalam setengah tahun hanya untuk sembako, PKH, dan kartu-kartu yang bikin rakyat sekadar bisa bernapas, bukan berlari.
Tapi, saya ingin menempatkan suara rakyat yang kini dicekik pajak.
Rakyat yang tiap detik ditarik iurannya bukan untuk menumbuhkan ekonomi, melainkan untuk menambal utang, untuk menghidupi mesin birokrasi, dan untuk membeli waktu.
Saya ingin menyoroti kenyataan getir, bahwa di balik jargon kemandirian, justru swasta dan para cukong yang mengelola tambang, menguasai pembangunan, dan mengatur arah roda ekonomi negeri.
Pertanyaannya, kenapa uang rakyat hanya diputar di sektor konsumtif, sementara produktivitasnya dipasrahkan pada investor asing?
Kenapa rakyat harus puas dengan bansos sesaat, padahal tanah, air, dan tambang yang diwariskan leluhur justru digadaikan pada kontraktor swasta?
Kenapa rakyat kecil yang dipanggil “tulang punggung negara” justru menjadi budak dalam sistem, sementara cukong-cukong itulah yang jadi tuan?
Di dalam tubuh bangsa ini mengalir keringat buruh, petani, nelayan, driver ojol, hingga pedagang kaki lima.
Mereka itu sejatinya penuh kejujuran, kebersahajaan, dan pengabdian.
Tapi setiap hari, denyut ekonomi mereka justru disedot untuk membiayai cicilan utang yang tak pernah mereka nikmati, untuk proyek-proyek swasta yang tak pernah mereka miliki.
Dan, selama ini, rakyat tidak pernah cemburu, tidak pernah ‘sambat’, meski kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, dari Freeport sampai Morowali, dikuras dari perut Ibu Pertiwi.
Pertanyaannya: entah ke mana semua itu diusung, dan untuk siapa bancakan itu disajikan?
Posting Komentar