Gugatan Kedaulatan di Balik Meja GMKR: Dari Skandal Morowali hingga Teka-teki 'Pembangkangan' Kapolri

Konsolidasi Tokoh Bangsa: Advokat nasional Azam Khan bersama jajaran tokoh Civil Society saat mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Jakarta, 31 Januari 2026. Tampak dalam barisan depan dan tengah sejumlah tokoh kunci, di antaranya mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, pakar telematika Roy Suryo, mantan Menkes Siti Fadilah Supari, serta aktivis senior Simon Sianipar. Gerakan ini secara tegas menyuarakan mosi tidak percaya terhadap yang dianggap abai terhadap kedaulatan rakyat."

MEDIA GLOBE NASIONAL _JAKARTA – Di sebuah ruangan yang pengap oleh aroma perlawanan, kepalan tangan menyeruak ke udara. Sabtu, 31 Januari 2026, menjadi saksi lahirnya Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR). Namun, ini bukan sekadar kumpul-kumpul aktivis biasa. Di sana, duduk melingkar barisan "garis keras" masyarakat sipil: dari eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, pakar telematika Roy Suryo, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, hingga aktivis kawakan Simon Sianipar.

Di pusat pusaran itu, Azam Khan, sang advokat vokal, berdiri dengan narasi yang meledak-ledak. Dalam wawancara eksklusif dengan Media Globe, Azam tidak lagi menggunakan bahasa diplomatis. Ia menyebut negara sedang mengalami "kejahatan nasional" yang terstruktur.

Duri di Balik Kabinet Prabowo

Azam menyoroti satu nama yang kini jadi pergunjingan di akar rumput: Kapolri. Ia mencium aroma pembangkangan di bawah hidung Presiden Prabowo Subianto. "Kapolri terkesan melawan kekuasaan penuh Presiden," cetus Azam. Ia merujuk pada pernyataan di depan DPR di mana institusi baju cokelat itu enggan berada di bawah kementerian.

Bagi Azam, ini adalah lonceng bahaya bagi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, di mana mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden tidak boleh didelegitimasi oleh institusi manapun.

Misteri Bandara Morowali

Namun, yang paling menghentak adalah temuannya soal infiltrasi di Sulawesi Tengah. Azam menuding Bandara Morowali telah menjadi pintu belakang yang "bocor". Ia mengklaim warga negara asing asal Cina masuk begitu saja tanpa surat imigrasi yang jelas. "Pasti ada yang memerintah. Ini bahaya, ini kejahatan nasional," tegasnya dengan nada tinggi.

Menurut Azam, kerusakan sistem ini bukan tanpa sebab. Ia menuding kepemimpinan saat ini masih dibayangi dan "diobok-obok" oleh sisa-sisa penguasa sepuluh tahun lalu—sebuah sindiran tajam bagi rezim sebelum Prabowo yang dianggapnya telah mengacak-acak konstitusi melalui Putusan MK No. 90 demi melanggengkan kekuasaannya.

Langkah 'Mofakat' Menuju Istana

GMKR tidak berniat sekadar berwacana di balik meja. Azam menegaskan gerakan ini akan segera merapat ke Kementerian Pertahanan dan Istana untuk menyodorkan bukti-bukti pelemahan negeri ini. "Kami tidak makar. Kami ingin perbaikan karena sistem ini sudah rusak oleh penguasa sebelumnya," kata Azam.

Meski sadar sedang memikul "pekerjaan berat", Azam dan koalisi sipilnya tampaknya sudah bulat. Di bawah spanduk cokelat bertuliskan "Saatnya Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Seutuhnya", mereka bersiap turun ke jalan.

"Kami meminta kepada Allah semoga gerakan ini berjalan baik," pungkas Azam sembari merapatkan barisan bersama tokoh-tokoh Civil Society lainnya.

Analisis Media Globe Nasional: Gerakan ini menunjukkan bahwa bulan madu politik tampaknya sudah usai. Dengan menggabungkan isu kedaulatan teritorial di Morowali dan isu integritas institusi Polri, Azam Khan sedang mencoba menguji sejauh mana Presiden Prabowo berani "membersihkan" sisa-sisa pengaruh rezim terdahulu.

[pim]