 |
| Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Sumenep Desak Pemerintah Evaluasi Sejumlah Kebijakan |
Berbagai isu nasional menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), melemahnya nilai tukar rupiah, deforestasi, hingga meningkatnya peran aparat militer dan kepolisian di ranah sipil.
Aksi dikemas dalam berbagai bentuk ekspresi publik seperti stand up comedy, pembacaan puisi, serta orasi politik yang disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Koordinator BEM Sumenep, M. Salman Farid, dalam orasinya menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean BBM jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kondisi tersebut telah menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia meminta pemerintah, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Pak Prabowo, Bu Khofifah dan Pak Fauzi segera mengatasi permasalahan BBM yang terjadi antrean di mana-mana, khususnya di Kabupaten Sumenep," ujar Salman.
Salman juga menilai kebijakan kenaikan BBM tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Sumenep. Ia mengingatkan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu penghasil sumber daya alam, khususnya gas alam, yang memberikan kontribusi besar kepada negara.
"Kabupaten Sumenep sangat kaya akan gas alamnya, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang diterima masyarakat Sumenep karena kenaikan BBM ini," katanya.
Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumenep, Zamrud Khan, yang juga dikenal sebagai praktisi hukum, menyoroti kondisi penegakan hukum dan menguatnya peran aparat di jabatan sipil pasca pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.
Dalam orasinya, Zamrud menilai supremasi sipil harus tetap dijaga dan aparat keamanan seharusnya fokus menjalankan fungsi utama mereka.
"Seharusnya Polri dan TNI bukan ranahnya duduk di beberapa jabatan sipil," tegasnya.
Aksi mimbar rakyat tersebut ditutup dengan pembacaan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Massa aksi menilai berbagai kebijakan nasional memiliki dampak langsung hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Sumenep.
Adapun tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil meliputi:
1. Menurunkan harga BBM karena dinilai memicu kenaikan biaya hidup dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
2. Memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional menyusul melemahnya rupiah dan penurunan IHSG yang dinilai berdampak terhadap daya beli masyarakat serta pelaku UMKM.
3. Mengevaluasi dan menghentikan program MBG serta Koperasi Merah Putih yang dianggap berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengganggu usaha kecil masyarakat.
4. Mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri Presiden di tengah kondisi anggaran negara yang dinilai sedang mengalami tekanan fiskal.
5. Mengembalikan supremasi sipil dan menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
6. Mendorong reformasi hukum agar penegakan hukum tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
7. Menghentikan deforestasi dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana bagi masyarakat.
Melalui aksi tersebut, Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat serta membuka ruang dialog yang lebih luas terhadap kritik publik.
(Zrd)
Posting Komentar