Padang Bulan, Kecamatan Singojuruh: Mengungkap Fenomena Bisnis Lendir yang Masih Marak

 

Sebuah gerakan yang mengusung penegakan kedaulatan rakyat, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GBKR)Tanggal: 5 Maret 2024

GLOBE NEWS - Sebuah gerakan yang mengusung penegakan kedaulatan rakyat, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GBKR), mengadakan sebuah acara penting di Gedung Sarbini Jaksel pada tanggal 5 Maret 2024. Ribuan orang memadati gedung tersebut, termasuk tokoh advokat ternama, politisi terkemuka, akademisi cemerlang, dan mantan rektor yang memiliki pemahaman mendalam tentang keadilan dan kedaulatan rakyat.

Dalam acara tersebut, GBKR dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap pemilu yang dicurangi dan kekerasan dalam prosesnya. Mereka mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memanfaatkan hak angketnya terkait pemilu dan pilpres tahun 2024. Selain itu, mereka juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai tanggung jawab atas tindakan kejahatan terhadap rakyat dan pemusnahan hak-hak kedaulatan.

Tokoh-tokoh terkemuka seperti Dr. Abdullah Mehamahua, MM, Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Jenderal TNI Pur. Fahrur Rozi, Prof. Hafidz Abas, Prof. DR. M. Din Syamsudin, Komjen Pol. Purn. Oegroseno, Dr.drg. Paulus Januar, Prof. Dr. Rahmad Wahab, dan Dr. Sabriati Aziz hadir dalam acara tersebut. Mereka memberikan pandangan dan argumen yang kuat untuk mendukung perjuangan GBKR dalam mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dirampas.

Salah satu anggota tim hukum GBKR, Azam Khan, menegaskan bahwa jika pemilu ini terbukti curang dan mengkhianati rakyat, para pelaku akan dianggap sebagai perampok dan penjahat. Azam dengan tegas memperingatkan tentang hukuman yang akan mereka terima dari Allah jika mereka berkhianat pada rakyat.

Belum lagi, Azam juga menyoroti kebijakan bantuan sosial yang terlalu besar jumlahnya dalam pemilihan presiden kali ini. Ia menegaskan bahwa dana bantuan sosial yang mencapai 500 triliun dengan mudah digambarkan sebagai kegilaan. 

Ia membandingkannya dengan masa pemerintahan SBY yang hanya mengalokasikan 17 triliun untuk bansos, namun dengan efektivitas yang melampaui harapan. Azam mendesak agar masalah ini diangkat sebagai bagian dari hak angket DPR RI untuk menyoroti ketidakproporsionalan penyaluran bansos dalam pemilu.

Tokoh-tokoh yang hadir dalam acara tersebut memberikan bobot dan kepercayaan terhadap gerakan ini, mempertegas bahwa GBKR adalah entitas yang serius dalam melawan ketidakadilan dan korupsi yang merusak negara dan rakyat. (*)

Related Posts