 |
| Kritikan Keras Advokat Azam Khan: (foto Mediaglobe nasional |
MEDIAGLOBENASIONAL.COM - OPINI HUKUM - Dua tahun yang lalu, pada 2022, tujuh mantan Kapolri mendatangi Mabes Polri. Sebagai advokat, yang kini berkedudukan Jakarta Pusat, berkantor di Firma Azam khan & Partner, saya, Azam Khan, tidak akan menyoroti rentetan kasus yang mengguncang institusi Polri belakangan ini. Saya juga tidak akan menduga-duga siapa dalang di balik menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, atau menyatakan bahwa semua masalah ini adalah hasil rekayasa atau manipulasi yang disusun oleh tangan-tangan tak terlihat di balik panggung kepolisian.
Namun, saya ingin menekankan pentingnya peran para mantan Kapolri yang berkumpul di Mabes Polri. Mereka datang bukan sekadar untuk berbincang, tetapi untuk memberikan masukan yang sangat berarti kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Mantan jenderal seperti Dai Bachtiar, Bambang Hendarso Danuri, Khaerudin Ismail, Rusman Hadi, Sutanto, Badrudin Haiti, dan Timur Pradopo, adalah sosok-sosok yang sangat memahami seluk-beluk dan tantangan yang dihadapi Polri.
Mantan jenderal yang hadir di Mabes Polri antara lain Dai Bachtiar, Bambang Hendarso Danuri, Khaerudin Ismail, Rusman Hadi, Sutanto, Badrudin Haiti, dan Timur Pradopo.
Dalam dada mereka, masih berkobar semangat merah-putih, semangat untuk mengabdi dan memperbaiki institusi yang pernah mereka pimpin. Mereka hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai patriot yang ingin melihat Polri menjadi lembaga yang dipercaya dan dicintai oleh rakyat. Mereka membawa harapan dan dorongan untuk reformasi, agar Polri bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.
Menurut Dai Bachtiar, ada keperluan mendesak untuk mengkaji ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri. Mengapa pelayanan Polri masih dirasa kurang memuaskan? Mengapa respons terhadap laporan masyarakat masih lambat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dan diperbaiki segera. SOP yang ada harus diperbarui, dipoles, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Kedatangan mereka juga merupakan dukungan moral bagi Listyo Sigit Prabowo dalam upayanya membersihkan institusi Polri dari segala bentuk kecurangan dan penyimpangan. Polri harus dibebaskan dari beking-beking busuk yang terkait dengan judi, narkoba, atau perlambatan penanganan kasus yang disengaja. Polri harus berdiri tegak tanpa diskriminasi, tanpa suap, dan gratifikasi yang merusak integritas.
Contoh kasus seperti Sambo, judi online, dan kasus Vina yang berantakan, mencerminkan masalah yang harus segera dituntaskan. Masyarakat kecil sering kali merasa dipersulit dalam melapor karena ketidakpunyaan mereka. Ini adalah realitas pahit yang harus segera diatasi agar Polri bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik.
Saya berharap masyarakat tidak takut melaporkan oknum polisi yang tidak melayani dengan baik. Media juga harus terlibat dalam mempublikasikan setiap langkah reformasi ini. Polri harus transparan dan akuntabel dalam setiap tindakannya, dari tingkat bawah hingga atas, untuk membangun kembali citra baik di mata masyarakat.
Polri tidak hanya butuh perbaikan SOP atau pembenahan struktur, tetapi juga dukungan moral dan pengawasan dari mantan-mantan Kapolri yang peduli. Mereka datang bukan sekadar nostalgia, tetapi membawa misi untuk memperbaiki dan membangun Polri yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih dipercaya oleh rakyat. Siapa sesungguhnya yang 'sangat' Indonesia? Mereka, yang dengan penuh pengabdian, terus berusaha memperbaiki negeri ini.
Oleh : azam Khan & Partner
Posting Komentar