Aliansi Anak Bangsa Ajukan Praperadilan dan Gugat Presiden serta Kapolri Terkait Kasus Judi Online

Foto: "Aliansi Anak Bangsa Desak Pengadilan Tindak Tegas Kasus Judi Online"

GLOBE NASIONAL - Jakarta, 19 September 2024 – Aliansi Anak Bangsa (AAB), yang melibatkan sejumlah advokat ternama seperti Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn, Azam, S.H., Mohamad Jonson Hasibuan, S.H., Firly Noviansyah, S.H., dan Reski Hidayat, S.H., telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan ini berkaitan dengan kebuntuan proses penyidikan kasus judi online yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan Wulan Guritno.

Minggu lalu, Kamis, 4 September 2024, permohonan praperadilan ini menggarisbawahi kekesalan AAB atas penghentian penyelidikan terhadap dua figur publik tersebut. Menurut AAB, Pasal 77Z KUHAP memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyelidikan. AAB menekankan bahwa penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang sama sekali tidak mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi.

Catatan AAB menegaskan bahwa Nikita Mirzani dan Wulan Guritno, sebagai artis yang diduga terlibat dalam promosi judi online, tidak dapat dibiarkan bebas dari proses hukum. Mereka menuntut agar pengadilan memberi keputusan tegas dan menyeluruh, tanpa memandang status sosial atau popularitas. “Kami mengajukan permohonan ini karena penyelidikan yang terhenti merupakan bentuk ketidakadilan yang harus segera diperbaiki,” tegas Arvid Martdwisaktyo dalam pernyataannya.

Lebih jauh, pada 19 September 2024, Azam Khan, Ketua AAB, juga mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri terkait maraknya judi online 303. Gugatan ini didaftarkan melalui sidang perkara nomor 84 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut tindakan tegas untuk memberantas praktik judi yang sudah merusak moral dan kehidupan masyarakat. “Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Presiden dan Kapolri harus segera bergerak,” ujar Azam dengan penuh tekanan.

Azam mengritik ketidakadilan dalam penegakan hukum, menyoroti bagaimana Nikita dan Wulan, yang dianggap sebagai promotor utama judi online, tampak dibiarkan bebas. “Judi online ini merusak masa depan banyak generasi muda. Tindakan hukum harus adil, tanpa pandang bulu,” tambah Azam dengan nada penuh amarah.

Sidang praperadilan dijadwalkan dilanjutkan pada 26 September 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diharapkan memberikan kejelasan dan penegakan hukum yang lebih adil. Masyarakat menunggu hasil yang dapat membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus judi online, dengan harapan bahwa keputusan tersebut akan mengatasi masalah secara efektif dan tegas. [*]