 |
| Azam Khan, advokat nasional dan Sekjen TPUA, menegaskan pentingnya hukum sebagai panglima untuk menegakkan keadilan dan mengoptimalkan potensi kekayaan Indonesia. |
GLOBE NASIONAL - JAKARTA - Azam Khan, seorang advokat nasional sekaligus Sekjen TPUA dan Ketua Umum Kontra’sm, berbicara tegas tentang arah negeri ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Globe Nasional, ia mengkritik tajam tentang potensi besar yang dimiliki Indonesia dan bagaimana potensinya terbuang sia-sia karena hukum belum ditegakkan sebagai panglima tertinggi.
"Indonesia ini kaya, hasil bumi melimpah, laut luas, dan tanah subur. Tapi ironisnya, dari kekayaan alam yang luar biasa ini, hanya 30 persen saja yang benar-benar dinikmati oleh rakyat," tutur Azam, dengan nada yang penuh makna. Baginya, lebih dari sekadar eksploitasi alam, yang perlu diutamakan adalah keberadaan rule of law – prinsip hukum sebagai panglima yang mengatur segala tatanan tanpa pandang bulu.
Azam menekankan bahwa masalah utama di negeri ini bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan lemahnya penegakan hukum. “Hukum itu panglima, bukan alat yang dipermainkan oleh segelintir pihak. Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, hingga aparat hukum lainnya, harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya," tegasnya. Ia juga mengkritisi bagaimana pejabat tinggi sering kali berperan aktif dalam manipulasi hukum demi kepentingan pribadi atau keluarga.
Ia melanjutkan, "Ini yang kita lihat sekarang, bahwa kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan negara. Hukum diubah-ubah demi keuntungan keluarga, dan ini adalah tindakan paling buruk yang bisa terjadi dalam sistem demokrasi."
Azam melontarkan kritik terhadap pemerintahan yang menurutnya terjebak dalam konflik kepentingan. Salah satu contohnya adalah isu perpanjangan hak atas tanah hingga 190 tahun yang menurut Azam, “bukan hanya melampaui logika sehat, tapi bahkan lebih lama dari masa penjajahan Belanda yang hanya 100 tahun dan Jepang yang hanya 3,5 tahun. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi menyangkut arah kebangsaan kita ke depan.”
Menurutnya, selama hukum masih tunduk pada kehendak penguasa, kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, tidak akan pernah stabil. Ia memandang bahwa dengan rule of law yang tegak, investor akan merasa nyaman menanamkan modalnya karena memiliki kepastian dan keadilan.
Azam juga memberikan pandangannya tentang perlunya memiskinkan pejabat yang terbukti korup. “Kalau hukum menjadi panglima, maka koruptor tidak punya tempat. Mereka yang merampok uang rakyat harus dimiskinkan. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menikmati hasil kejahatan mereka.”
Menurut Azam, hukum yang tegak akan mengangkat kesejahteraan bangsa. “Kalau hukum yang tegak, tidak ada korupsi, maka negeri ini akan kaya. Penegak hukum, jurnalis, LSM, semua akan merasa nyaman bekerja tanpa takut dikriminalisasi,” ujarnya penuh keyakinan. Ia menambahkan bahwa dengan hukum sebagai panglima, pejabat yang benar-benar melayani negara akan mendapatkan imbalan yang layak. Gaji mereka akan lebih besar karena negara yang adil dan makmur akan berdiri kokoh.
“Kita butuh negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” kata Azam dengan nada penuh harap. Ia menutup pernyataannya dengan pesan bagi seluruh masyarakat untuk mendukung tegaknya hukum yang adil, agar Indonesia bisa meraih kemakmuran sejati yang adil dan merata. [•]
Posting Komentar