LSM FPKM Soroti Pajak Kendaraan Dinas: Sudah Dianggarkan Setiap Tahun, Namun Dipertanyakan

Ketua LSM Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM), Riduansyah

GLOBE NASIONAL - Banjarbaru – Kendaraan dinas yang tersebar di berbagai SKPD kabupaten, kota, kementerian, dan provinsi, baik digunakan secara pribadi maupun kedinasan, kini menjadi sorotan publik. Ketua LSM Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat (FPKM), Riduansyah, menyoroti adanya dugaan bahwa kendaraan dinas berplat merah sering kali tidak membayar pajak, baik mobil maupun motor, yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Riduansyah mengungkapkan, meskipun kendaraan dinas seharusnya menjadi sumber pemasukan bagi PAD melalui pembayaran pajak, diduga ada sebagian pajak kendaraan dinas tersebut yang bersifat fiktif atau tidak dibayarkan dengan benar. Hal ini, menurutnya, perlu perhatian khusus dari pihak terkait, masyarakat, ormas, maupun lembaga lainnya, termasuk pemerintah daerah, agar penggunaan kendaraan dinas benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Kendaraan dinas merupakan aset daerah yang dananya berasal dari pajak dan dibayar oleh masyarakat, termasuk golongan kecil. Sebagai sumber PAD, kendaraan dinas harus dirawat dengan baik dan digunakan sesuai fungsi kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Riduansyah.

LSM FPKM menyoroti dugaan pajak kendaraan dinas plat merah tidak dibayar, merugikan Pendapatan Asli Daerah. Kendaraan seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan pribadi.

Ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap perawatan kendaraan dinas, meskipun anggaran untuk itu sudah dianggarkan setiap tahunnya. Pengawasan yang tidak optimal dinilai menjadi salah satu penyebab kendaraan dinas tidak dirawat dengan baik. Banyak kendaraan dinas yang terlihat parkir sembarangan di luar pagar rumah, dibiarkan terkena panas dan hujan, tidak seperti kendaraan pribadi penggunanya.

“Masyarakat yang ikut membayar pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya, merasa prihatin ketika melihat kendaraan dinas yang dibeli dari uang rakyat tidak dirawat dengan baik. Penggunaan kendaraan dinas harus lebih memperhatikan kepentingan pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Ketua LSM FPKM ini berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat lebih serius dalam mengawasi penggunaan serta perawatan kendaraan dinas. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk pajak dan perawatan kendaraan dinas tidak sedikit, sehingga perlu ada langkah konkret untuk mengoptimalkan penggunaan aset tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat ikut prihatin, karena kendaraan dinas berplat merah yang pajaknya sudah dianggarkan setiap tahun tidak dimanfaatkan dengan benar. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya merugikan PAD, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas Riduansyah.

Dengan sorotan yang disampaikan oleh LSM FPKM, diharapkan akan ada evaluasi dan tindakan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan secara maksimal untuk pelayanan publik dan tidak disalahgunakan. [rdw/kls]