 |
| Pekerjaan galian di Jalan Rahayu, Banjar, tampak terbengkalai tanpa pemadatan yang memadai, menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. |
GLOBE NASIONAL -Martapura, Kamis, 10 Oktober 2024 – Tepat pukul 09.00 WITA, Kamis pagi, FPKM (Forum Peduli Kesejahteraan Masyarakat) merilis laporan mengenai berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil survei lapangan dan dokumentasi foto, FPKM mengungkap adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan rencana mutu, serta lemahnya pengawasan dari penyedia jasa dan konsultan pengawas.
Temuan-temuan ini mencakup proyek perbaikan jalan di Jalan Rahayu, jalur irigasi, dan Jalan Balitra yang menghubungkan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Ketua FPKM, Riduansyah, dalam paparannya mengatakan, “Pengabaian terhadap K3 sangat mencolok. Pekerja minim alat pelindung diri, seperti helm dan rompi, yang seharusnya wajib digunakan. Ini jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.”
 |
| Pekerja memasang box culvert dalam proyek saluran drainase di pinggir jalan raya. Akses pejalan kaki sementara disediakan dengan jembatan kayu seadanya. |
Tidak hanya itu, kualitas pekerjaan pun menjadi sorotan utama. Pemasangan box culvert pada beberapa proyek dilaporkan tidak sesuai standar, lantai dasar box culvert tidak menyeluruh, dan bekas galian tidak dipadatkan. “Pengawasan lemah ini berpotensi menimbulkan masalah keamanan bagi pengguna jalan,” lanjut Riduansyah.
“FPKM juga menemukan pemasangan besi di atas box culvert yang asal-asalan dan tidak rata,” ujar Riduansyah sambil menunjukkan foto dokumentasi yang diambil di lokasi. Menurutnya, besi yang dipasang asal-asalan tidak hanya membahayakan pejalan kaki, namun juga dapat merusak kendaraan yang melintas.
FPKM menyampaikan, proyek-proyek ini seharusnya dikelola dengan lebih baik, mengingat dana publik yang dialokasikan besar. “Kami minta pihak terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Banjar, untuk serius menindaklanjuti temuan ini. Jangan sampai dana rakyat disia-siakan,” tambah Riduansyah tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Banjar maupun dari kontraktor yang terlibat. Masyarakat berharap agar pengawasan dan transparansi menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek demi kebermanfaatan jangka panjang bagi warga. [rdsh]
Posting Komentar