Azam Khan Soroti Kejahatan Politik, Hasto Kristiyanto Ungkap Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen TPUA [ Tim Pembela Ulama dan Aktifis ], Azam Khan [ 24 November 2024 ]

GLOBE NASIONAL -JAKARTA – Tepat pada Minggu, 24 November 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Azam Khan, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), memberikan pernyataan yang mengguncang dunia politik Indonesia. Dalam wawancara eksklusif yang digelar di Jakarta, Azam mengkritik keras kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menegaskan bahwa klaim Sekretaris Jenderal PDIP, Mas Hasto Kristiyanto, mengenai pengungkapan kejahatan politik dalam rezim ini sangat tepat dan patut didukung.

"Rakyat sudah tahu apa yang terjadi, jadi tidak perlu lagi apa yang dikatakan Mas Hasto. Anies Baswedan, yang memiliki potensi besar untuk memimpin negara ini, malah terus dihalangi. Bahkan untuk menjadi gubernur saja, itu sudah jelas merupakan hasil kerja dari indikasi kuat Jokowi dan keluarganya," ujar Azam dengan nada yang penuh tekanan. Ia menilai bahwa dominasi politik Jokowi dan keluarganya semakin merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Azam Khan merasa bingung dengan kenyataan bahwa negara sebesar Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk, bisa dikuasai oleh satu orang dan keluarganya. "Sehingga undang-undang rusak, anaknya bisa menjadi wakil presiden di republik ini, padahal itu tidak pantas," sambung Azam dengan nada tegas.

Ia juga mempertanyakan sikap diam para tokoh masyarakat, universitas, dan akademisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi. "Kenapa mereka diam? Saya bahkan meragukan ijazah Jokowi dan anaknya, Gibran. Tapi kenapa para elit politik dan anggota DPR bungkam? Itu membuat saya gerah," tegas Azam yang merasa geram dengan ketidakadilan yang terjadi.

Azam lebih lanjut menyebutkan bahwa praktik politik yang penuh dengan manipulasi dan korupsi telah merusak esensi demokrasi Indonesia. "Setiap lima tahun mereka membutuhkan suara rakyat, namun mereka membeli suara tersebut, menyuap KPU dan jajaran di bawahnya. Ini bukan demokrasi, ini adalah perdagangan suara," ujar Azam, yang menilai bahwa rakyat semakin dirugikan dengan sistem yang ada.

Azam juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masa depan negara yang semakin terpuruk dengan tingginya angka utang yang mencapai 20 ribu triliun. "Coba bayangkan, di era Jokowi, hutang negara begitu besar. Bagaimana rakyat bisa membayar itu? Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki keadaan ini," tambah Azam.

Melihat kenyataan yang semakin memprihatinkan ini, Azam mendukung penuh langkah Hasto Kristiyanto untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. "Walaupun hanya bisa disuarakan melalui beberapa media, langkah ini harus didukung. Kebijakan Jokowi selama ini memang tidak pro rakyat," ujarnya dengan penuh keyakinan. [fiq]