Maruarar Sirait dan Isu Pemeriksaan Keluarga Jokowi: Politik atau Hukum?

Menteri Perumahan Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, berbagai topik terkait kebijakan pemerintah dibahas, sementara Maruarar memberikan tanggapan atas isu-isu yang berkembang. ANTARA

GLOBE NASIONAL -Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menuntut aparat hukum memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo.

Menurut Maruarar, Indonesia adalah negara hukum di mana kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memahami tugas mereka dalam menangani dugaan tindak pidana, termasuk kasus korupsi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2), dikutip dari Antara.

Hukum Tak Boleh Diintervensi?

Maruarar menekankan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia menilai sistem check and balance di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

"Kita sudah membagi hak kewajiban, check and balance dengan baik. Jadi, jangan ada intervensi. Dari mana pun, ke mana pun, masing-masing punya kewenangan sendiri," tegasnya.

Pernyataan ini muncul setelah KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2) malam. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku, buronan yang hingga kini masih belum ditemukan.

Hasto: KPK Harus Periksa Keluarga Jokowi

Di gedung KPK, Hasto yang mengenakan rompi oranye menyebut bahwa penahanannya harus menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis malam.

Presiden Joko Widodo sendiri menanggapi santai tuntutan tersebut. Dalam pernyataannya dari Surakarta, ia menyatakan bahwa jika ada bukti dan fakta hukum, pemeriksaan terhadap keluarganya sah-sah saja.

"Kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan (diperiksa)," kata Jokowi singkat.

Hukum, Politik, dan Pertarungan Narasi

Pernyataan Hasto dan respons Maruarar mencerminkan dua narasi yang kini berhadapan: apakah ini murni persoalan hukum, atau ada dimensi politik di baliknya?

Di satu sisi, Maruarar ingin menegaskan bahwa hukum harus berjalan tanpa campur tangan politik. Namun, pernyataan Hasto seolah ingin menyiratkan bahwa ada standar ganda dalam penegakan hukum—mengapa dirinya ditahan, sementara keluarga Jokowi tidak tersentuh?

Publik tentu bisa menilai sendiri, apakah ini sekadar strategi politik atau benar-benar langkah menuju supremasi hukum yang lebih adil. Yang jelas, panggung politik Indonesia kembali memanas, dengan KPK sebagai pusat perhatian.