GLOBE NASIONAL - Jakarta -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus menanjak dan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan mendatang. Pada November 2024, total ULN Indonesia mencapai US$424,1 miliar atau sekitar Rp6.948 triliun, tumbuh 5,4% secara tahunan.
Rincian ULN Indonesia:
- ULN Pemerintah: US$203 miliar (Rp3.325 triliun)
- ULN Swasta: US$194,6 miliar (Rp3.188 triliun)
Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ULN ini antara lain:
- Aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
- Penarikan pinjaman luar negeri
- Pelemahan dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah beban anggaran yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Defisit anggaran yang besar, ditambah bunga utang yang terus bertambah, membuat ruang fiskal pemerintahan Prabowo semakin sempit.
Tantangan Prabowo: Antara Realita dan Ambisi
Dari sejumblah media yang di himpun redaksi Media Globe ini, Prabowo akan menghadapi masalah serius terkait utang. Tahun ini saja, defisit anggaran mencapai Rp800 triliun, dan dalam lima tahun ke depan, angkanya diprediksi tak akan jauh berbeda. Beban pembayaran bunga utang dan penutupan defisit semakin menekan keuangan negara.
Pemerintah Prabowo harus realistis dalam menentukan prioritas anggaran. Jika kondisi keuangan tidak memungkinkan, ambisi besar seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya diproyeksikan Rp71 triliun, kini melonjak menjadi Rp171 triliun di tahun pertama, harus dievaluasi kembali.
Dampak terbesar dari kebijakan ini adalah pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga lain. Pemotongan ini bukan hanya pada perjalanan dinas, anggaran seremoni, atau studi kelayakan, tetapi juga anggaran untuk infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, irigasi, dan layanan publik lainnya.
Siapa yang Harus Berkorban?
Keputusan anggaran ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi atau PNS yang harus berhemat. Masyarakat juga akan terdampak dan dipaksa ‘legowo’ menerima kondisi ekonomi yang lebih sulit.
Pada akhirnya, utang era Jokowi harus dibayar oleh Prabowo. Kebijakan fiskal lima tahun ke depan akan menjadi ujian besar: apakah Prabowo bisa menyeimbangkan janji populisnya dengan realitas ekonomi, atau justru semakin memperburuk beban utang negara?
Posting Komentar