 |
| Azam Khan : "Rakyat jadi Korban Kebodohan" |
GLOBE NASIONAL - Jakarta – Pemilu 2024 telah berlalu, tetapi kontroversi seputar proses dan hasilnya masih menjadi perbincangan hangat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap demokrasi, mengingat posisi tersebut diberikan bukan berdasarkan pengalaman atau kapabilitas, melainkan karena faktor kedekatan keluarga dengan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Azam Khan, menilai langkah politik yang diambil Jokowi untuk meloloskan putranya sebagai cawapres merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, praktik politik semacam ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
"Kita tidak melihat pemimpin yang lahir dari proses politik yang adil dan transparan. Ini adalah bentuk rekayasa yang merugikan demokrasi dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemilu," ujar Azam dalam keterangannya, Minggu (2/3).
Cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024
Azam menyoroti bagaimana Jokowi secara terang-terangan ikut campur dalam proses pemilu, mulai dari kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak pada kandidat tertentu hingga penggunaan bantuan sosial yang dinilai memiliki kepentingan politik.
"Kita melihat bagaimana bansos digelontorkan menjelang pemilu, lalu ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba membuka jalan bagi Gibran. Semua ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk mengamankan kepentingan keluarga dalam kekuasaan," tegasnya.
Menurut Azam, demokrasi seharusnya memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kapasitas dan rekam jejak kepemimpinan, bukan sekadar mengandalkan hubungan darah dengan petahana.
Janji Kosong 19 Juta Lapangan Kerja
Selain menyoroti politik dinasti, Azam juga mengkritik janji kampanye Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Menurutnya, janji itu hanya omong kosong belaka, mengingat Jokowi sendiri sebelumnya pernah berjanji menciptakan 10 juta lapangan kerja, tetapi realisasinya jauh dari harapan.
"Anaknya bilang mau bikin 19 juta lapangan pekerjaan. Bapaknya dulu janji 10 juta. Sekarang lihat saja, di 100 hari pertama Prabowo-Gibran, justru banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Ini bukti bahwa rakyat lagi-lagi hanya diberikan harapan palsu," ungkap Azam.
Ia mempertanyakan bagaimana bisa rakyat Indonesia yang berjumlah 280 juta orang masih terus percaya pada janji-janji politik yang terbukti tidak ditepati.
"Masak sih, 280 juta rakyat mau dikibuli terus? Saya kok bingung ya, bagaimana para pejabat kita bisa diam saja? Mudah-mudahan tidak ngibul, tapi kalau melihat kenyataannya sekarang, justru kebohongan itu semakin jelas," tambahnya.
Azam menegaskan bahwa masyarakat harus lebih kritis dalam menilai pemimpin. Jangan sampai demokrasi justru menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu tanpa adanya kapasitas dan kompetensi yang jelas.
"Jika proses politik dibiarkan berjalan seperti ini, kita sedang membangun sistem yang rapuh. Rakyat harus tetap kritis dan tidak membiarkan praktik seperti ini menjadi budaya dalam demokrasi kita," pungkasnya.
Posting Komentar