no fucking license
Bookmark

Ketidakadilan Penanganan Kasus Korupsi: Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Oligarki

 

Opini ; Ketidakadilan Penanganan Kasus Korupsi: Mengapa Tom Lembong Dijerat, Sementara Erik Thohir dan Triliunan Rupiah Kerugian BUMN Luput dari Sanksi?

Saya tidak sedang membela Tom Lembong. Saya tidak sedang berkata bahwa ia suci dari dosa. Saya juga tidak sedang menuduh siapa pun sebagai dalang di balik panggung hukum kita.

Tapi, mari kita lihat faktanya: Tom Lembong didakwa merugikan negara Rp 578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Ia mengaku kecewa karena jaksa tidak melampirkan dasar perhitungan kerugian negara yang dituduhkan kepadanya. Tidak ada audit BPKP yang menguraikan hitungan itu. Tidak ada transparansi dalam dakwaan yang dilayangkan kepadanya.

Lalu, kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lebih besar. BUMN mencatat kerugian hingga ribuan triliun rupiah. Pertamina, misalnya, disebut-sebut mengalami kerugian mencapai Rp 1000 triliun. Apakah ada investigasi serius? Apakah ada yang bertanggung jawab? Apakah ada proses hukum yang transparan dan tegas seperti yang dialami Tom Lembong?

Mengapa hukum begitu bersemangat menjerat satu kasus, tetapi diam seribu bahasa terhadap kasus yang lebih besar?

Kita sudah terlalu sering menyaksikan drama ini. Mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan akan diseret ke meja hijau, sementara yang berada di dalam tetap nyaman dengan kekuasaannya. Hukum ditegakkan dengan tegas untuk yang kecil, tetapi bertekuk lutut di hadapan oligarki.

Jika benar kita ingin memberantas korupsi, maka keadilan tidak boleh hanya dijadikan alat politik. Hukum harus berlaku sama bagi semua. Tidak boleh ada tebang pilih. Tidak boleh ada yang terlalu besar untuk dihukum.

Atau, kita harus bertanya lagi: Apakah keadilan di negeri ini hanya ilusi?

Penulis : R@fiq

editor: mediaglobenasional.com


Posting Komentar

Posting Komentar