Purnawirawan TNI Bersatu Suarakan 8 Tuntutan: Seruan Moral Jelang Arah Baru Bangsa


	Foto tangkapan : Azam Khan, Advokat bersama Purnawirawan Jenderal TNI di Acara Silaturahmi Azam (berbaju batik hitam) hadir dalam acara silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta, pada 17 April 2025. Bersama purnawirawan jenderal TNI, mereka berbincang tentang kondisi negeri yang masih membutuhkan perhatian serius dalam menghadapi tantangan

GLOBE NASIONAL -Jakarta, 17 April 2025 –Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali menunjukkan taring moralnya di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional. Bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel berkumpul dalam forum silaturahmi yang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, praktisi, dan pengamat.

Acara yang berlangsung penuh keakraban itu menyisakan pernyataan sikap tegas para mantan petinggi TNI terhadap arah bangsa. Dengan mengangkat delapan poin tuntutan strategis, mereka menyerukan perlunya koreksi arah, termasuk menyerukan kembali ke UUD 1945 yang asli sebagai landasan hukum negara.

“Kami melihat adanya kegentingan arah dan integritas bangsa ini. Pernyataan ini bukan untuk mencampuri kekuasaan, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap negeri yang dulu kami jaga dengan jiwa raga,” ungkap salah satu jenderal senior dalam forum tersebut.

Dalam dokumen yang telah ditandatangani oleh 101 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel itu, tampak pula nama-nama tokoh militer nasional seperti Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal (Purn) Hanafie Asnan

Beberapa poin krusial dalam pernyataan sikap itu antara lain:

- Penolakan terhadap masuknya tenaga kerja asing secara masif, khususnya dari China.

- Seruan untuk menghentikan proyek-proyek nasional yang merugikan masyarakat seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

- Permintaan reshuffle kabinet untuk membersihkan nama-nama yang terindikasi korupsi.

- Dukungan terhadap Program Kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), namun dengan pengecualian proyek IKN tetap dilanjutkan.

Tak kalah penting, mereka juga mendorong pengembalian Polri ke fungsi keamanan dalam negeri di bawah Kemendagri serta usulan pergantian Wakil Presiden oleh MPR.

Pernyataan itu juga ditandatangani oleh Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang turut memberi pengesahan moral pada forum tersebut.

Dalam penutup pertemuan, Azam Khan, Advokat yang juga ketua Umum Kontra'sm — tokoh sipil yang duduk bersama para jenderal — menyatakan bahwa ini bukan sekadar nostalgia. “Ini adalah pengingat bahwa suara nurani para penjaga republik tidak pernah benar-benar pensiun,” ujarnya.

Catatan Redaksi:

Dokumen ini menjadi bahan penting bagi publik dan pemerintah untuk merefleksikan masukan para penjaga kedaulatan bangsa. Karena seperti kata mereka, “Negeri ini tidak butuh dua matahari. Kita butuh satu arah, satu komando: demi Indonesia.”