Padang Bulan, Kecamatan Singojuruh: Mengungkap Fenomena Bisnis Lendir yang Masih Marak

 

Pertanyaan:

Apakah seseorang yang telah mengelola tanah garapan selama puluhan tahun dapat mengajukan hak atas tanah tersebut,
dengan alasan perolehannya hanya dengan cara menggarap dan menguasai fisik tanah tersebut?

Analisis:

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji beberapa aspek hukum yang relevan,
termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah dan hak atas tanah.
Pertama, perlu diidentifikasi status hukum tanah garapan tersebut.
Apakah tanah tersebut merupakan tanah negara, tanah hak milik orang lain, atau tanah dengan status hukum yang tidak jelas?

Tanah Negara:

Jika tanah garapan tersebut merupakan tanah negara,
maka penggarap tidak secara otomatis memperoleh hak atas tanah tersebut hanya dengan menggarap dan menguasainya.

Pemerintah berhak atas tanah negara dan pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

Penggarap dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah
untuk memperoleh hak atas tanah negara melalui mekanisme yang diatur dalam UUPA dan peraturan terkait lainnya.

Tanah Hak Milik Orang Lain:
Jika tanah garapan tersebut merupakan tanah hak milik orang lain, maka penggarap tidak berhak memperoleh hak atas tanah tersebut
hanya dengan menggarap dan menguasainya.

Hak atas tanah tersebut tetap milik orang lain dan penggarap harus mendapatkan izin dari pemilik
yang sah untuk menggarap tanah tersebut.

Tanah dengan Status Hukum Tidak Jelas:

Jika tanah garapan tersebut memiliki status hukum yang tidak jelas,
maka perlu dilakukan penyelidikan
untuk menentukan status hukumnya yang sebenarnya.

Setelah status hukum tanah diketahui, maka hak atas tanah tersebut dapat ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, perlu dikaji lama waktu penggarapan tanah tersebut.
Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit
menentukan batas waktu minimal penggarapan untuk dapat mengajukan hak atas tanah,
lama waktu penggarapan dapat menjadi salah satu faktor
yang dipertimbangkan dalam penilaian apakah penggarap telah memiliki itikad baik
dan melakukan usaha untuk menguasai tanah tersebut.

Ketiga, perlu dikaji bukti-bukti yang dimiliki penggarap untuk mendukung penguasaannya atas tanah tersebut. Bukti-bukti ini dapat berupa:

Surat keterangan tanah garapan dari pemerintah desa atau kelurahan;
Saksi-saksi yang dapat menyatakan bahwa penggarap telah menguasai tanah tersebut selama kurun waktu tertentu;

Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
atau bukti pembayaran retribusi lainnya atas tanah tersebut;
Bangunan atau tanaman yang didirikan penggarap di atas tanah tersebut.

Kesimpulan:
Kemungkinan seseorang yang telah mengelola tanah garapan selama puluhan tahun
dapat mengajukan hak atas tanah tersebut bervariasi
tergantung pada status hukum tanah,
lama waktu penggarapan, dan bukti-bukti yang dimiliki penggarap.

Saran:
Diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap kasus konkret untuk dapat memberikan kesimpulan hukum
yang lebih tepat dan akurat.
Penggarap disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum
atau pejabat terkait
untuk mendapatkan pendampingan hukum
dalam proses pengajuan hak atas tanah.

Catatan:
Opini hukum ini dibuat berdasarkan pemahaman saya
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Perlu diingat bahwa hukum dapat berubah sewaktu-waktu
dan interpretasi hukum dapat berbeda-beda
tergantung pada kasus konkretnya.

Sumber Hukum:

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Penatagunaan Tanah;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Related Posts