Azam Khan: Nonaktif DPR Adalah Akal-Akalan Politik, Bentuk Penghinaan Terhadap Rakyat

Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan usai gelombang demo. Keputusan ini diambil partai politik buntut ucapan anggota dewan yang dinilai kontroversial hingga menyakiti rakyat. Lima nama yang masuk daftar nonaktif itu ialah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir

MEDIA GLOBE NASIONAL - Jakarta — Dinonaktifkannya sejumlah anggota DPR RI oleh partai politik buntut pernyataan kontroversial menuai kritik keras dari tokoh nasional sekaligus advokat, Azam Khan. Lima anggota DPR yang dimaksud antara lain Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.

Ketua Umum Kontra’SM yang juga Sekjen TPUA itu menegaskan, mekanisme nonaktif sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3. “Yang ada hanyalah pemberhentian antar waktu (PAW) sebagaimana tercantum dalam Pasal 239. Jadi status nonaktif itu hanya akal-akalan politik, dan jelas merugikan rakyat,” tegas Azam Khan dalam wawancara khusus, Senin (1/9).

Azam menilai, pemberian status nonaktif sambil tetap memberikan gaji dan tunjangan adalah bentuk pengelabuan publik. “Ini penghinaan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin seorang anggota DPR tidak bekerja, tapi hak finansialnya tetap jalan? Sementara rakyat sedang susah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fenomena naiknya tunjangan anggota legislatif yang terjadi di tengah merosotnya daya beli masyarakat. “Ketika rakyat kesulitan, para wakilnya justru menari kegirangan karena tunjangan mereka naik. Di mana kepekaan dan moralitasnya?” sindirnya.

Menurut Azam, kasus lima anggota DPR yang di-nonaktifkan hanyalah puncak dari gunung es masalah yang lebih serius: lemahnya integritas dan buruknya sistem rekrutmen politik. “Ini bukan sekadar soal individu yang di-nonaktifkan. DPR jangan sampai jadi pasar malam, ramai sensasi tapi kosong fungsi. Rakyat butuh wakil yang amanah, bukan artis politik yang sibuk bikin kontroversi,” kritiknya.

Dalam pernyataannya, Azam Khan menyampaikan tiga tuntutan tegas:

Menghentikan praktik nonaktif yang bertentangan dengan UU MD3.

Membuka seluruh proses dan keputusan DPR secara transparan kepada publik.

Mengusut elit partai yang menjadikan DPR sebagai alat dagang kekuasaan.

“Negara ini bukan milik segelintir elit. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Suara rakyat bukan untuk dibeli, dan rakyat tidak akan selamanya diam,” pungkas Azam Khan.

[fiq]